1.200 Personel Gabungan Kawal Demo Warga Pati Hari Ini

Pati -

Sebanyak 1.200 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP, disiagakan untuk menjaga aksi demo Masyarakat Pati Bersatu di Pati hari ini. Aksi demo ini menuntut Bupati Pati, Sudewo, lengser dari jabatannya.

"Personel yang kita siapkan 1.200 gabungan Polri, TNI, Satpol PP. Kita juga minta bantuan back-up lintas wilayah (Polres se-Karsidenan Pati)," kata Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, kepada wartawan selepas apel pengamanan di halaman Kantor Bupati Pati, Jumat (19/9/2025).

Jaka menjelaskan seribuan personel diterjunkan untuk apel pagi ini. Rencananya aksi unjuk rasa akan digelar di beberapa lokasi, seperti di depan kantor DPC Gerindra Pati, kantor PDIP Pati, dan di DPRD Pati.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti surat Masyarakat Pati Bersatu kepada kami, (aksi) dilaksanakan pukul 13.00 WIB di DPRD Pati, Kantor DPC Gerindra, dan PDI Perjuangan," jelasnya.

Jaka mengatakan pihaknya menyiapkan pelayanan secara maksimal terkait dengan rencana unjuk rasa siang ini. Menurut dia, Polri berkomitmen, dan menjamin keselamatan para peserta unjuk rasa tersebut.

"Teknisnya kita akan melakukan pengawalan dari titik berangkat, mereka akan berangkat dari lima dapil. Kita akan kawal sampai di Alun-alun Pati, kita siapkan lokasi parkir dan sebagainya. Kemudian akan kita kawal untuk unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum, dan selesainya juga akan kita fasilitasi sampai kembali," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, koordinator aksi, Harno, mengatakan aksi unjuk rasa kali ini akan diikuti 1.000 orang dari seluruh kecamatan di Pati.

"Rencana ada kurang lebih 1.000 orang," jelasnya ditemui di lokasi.

Massa rencananya akan berkumpul di posko Masyarakat Pati Bersatu. Setelah itu massa akan menuju kantor DPRD Pati yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Bupati Pati.

"Tuntutan ada 13. Di antaranya pecat Bupati Sudewo dari kader Gerindra dan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, hingga meminta kepada DPRD Pati menuntaskan kerja pansus secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkas dia.