.webp)
Asosiasi Gabungan Aksi Driver Roda Dua (Garda) Solo Raya tidak akan ikut aksi demo di depan Kemenhub hingga DPR RI. Juru bicara Garda Solo Raya, Djoko Saryanto, mengatakan bahwa Garda Solo Raya tidak terafiliasi dengan Garda Indonesia.
"Terkait dengan aksi besok, Garda Solo Raya secara resmi tidak mendukung. Karena apa? Karena kita masih dalam suasana duka terkait dengan meninggalnya kawan kami, Affan dan bisa diselesaikan oleh institusi Polri dengan harapan setransparan mungkin dalam penyelesaiannya," katanya dihubungi detikJateng, Selasa (16/9/2025).
Dia juga menegaskan Garda Solo Raya juga tidak menggelar aksi di wilayah Solo hari Rabu besok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk aksi kami tidak ada, Garda Solo Raya menghimbau kepada kawan-kawan pengemudi online untuk tetap bekerja seperti biasa," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga tidak ingin kepentingan driver ojek online itu ditunggangi kepentingan politik. Ia menilai, beberapa kali aksi driver ojek online ditunggangi dan diklaim aksi dari asosiasi lain.
"Kami tidak ingin, pada Solo Raya ini tidak ingin kepentingan driver Ojol itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik dan komunitas atau asosiasi yang mengatasnamakan ojol namun untuk kepentingannya sendiri. Itu karena kita sudah beberapa kali mencatat aksi kita itu diklaim oleh Garda Indonesia menjadi aksinya mereka, padahal itu ide dari kami," ungkapnya.
Pihaknya juga tidak akan mengirimkan perwakilan driver ojek online untuk bergabung di aksi tersebut. Para driver, kata dia, juga masih akan onbid dan menerima orderan.
"Dari Garda Solo Raya maupun dari forum diskusi kita tidak mengirimkan tim untuk mendukung ke sana karena kami di luar itu dan kami masih konsen untuk menyelesaikan kasus Affan dan menunggu surat balasan dari Istana Presiden, kami tetap onbid," ungkapnya.
Meski tidak ikut aksi, Djoko memastikan tetap memperjuangkan tuntutan dari para driver. Tuntutan tersebut, meliputi kenaikan tarif pada roda dua, ketentuan tarif kurir dan undang-undang transportasi.
"Tuntutannya yang pertama itu kenaikan tarif untuk roda dua. Jadi selama tiga tahun terakhir sampai sekarang, itu kalau di pekerja namanya kayak publik itu kan sudah ada kenaikan UMR itu. Nah di online ini belum ada sampai hari ini, kami minta itu ditinjau kembali tentang kenaikan tarif," terangnya.
"Kemudian untuk roda dua tentang tarif kurir baik itu barang maupun makanan itu sampai hari ini belum ada aturannya dan kami menuntut itu segera diwujudkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Minimal kalau memang waktunya lama itu harus ada Perppu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden," pungkasnya.
Dilansir dari detikNews, Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga gedung DPR besok. Mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demo itu juga akan diikuti mahasiswa. Demo akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke depan gedung DPR. Raden Igun mengatakan anggota asosiasinya akan mematikan aplikasi saat unjuk rasa besok.
"Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI," kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
(aap/sip)
