.webp)
Para tokoh agama di Jawa Tengah (Jateng) mengingatkan para pemimpin negara tidak hidup berlebihan di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mengedepankan empati.
Kegiatan yang digelar Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) ini menghadirkan para tokoh agama dari berbagai latar belakang di Gereja Katedral Semarang, Kecamatan Semarang Selatan. Mereka hadir dengan pakaian keagamaan masing-masing.
Kepala Vihara Tanah Putih Semarang, Bhikkhu Cattamano Mahathera, menilai gaya hidup sederhana seharusnya menjadi teladan utama para pejabat publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap para pemimpin bisa mempunyai pola hidup yang sederhana. Tidak berlebihan, karena kita melihat kehidupan masyarakat kita sedang dalam situasi sulit," kata Bhikku Cattamano di Keuskupan Agung Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (1/9/2025).
"Oleh karena itu juga kebijakan-kebijakan yang harus diperbuat, diputuskan, oleh pemerintah itu juga yang harus berpihak pada masyarakat," lanjutnya.
Nada serupa disampaikan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo FX Sugiyana. Ia menyinggung kebijakan yang tidak sensitif, seperti isu kenaikan tunjangan DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
"Suasana sedang seperti ini kok ada berita-berita tentang kenaikan tunjangan, segala macam, itu bisa melukai banyak orang," ujar Sugiyana.
"Apalagi mereka (rakyat) juga berada dalam tekanan-tekanan naiknya pajak, mungkin juga persoalan lain, tetapi intinya ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan tunjangan demi kepentingan kelompok tertentu," sambungnya.
Sugiyana juga meminta aparat menghindari tindakan represif. Menurutnya, penanganan demonstrasi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif.
"Karena cara persuasif itu sebenarnya jauh lebih baik dibanding asal pukul, dengan kekerasan," terangnya.
 Para tokoh agama saat doa bersama lintas agama di Kantor Keuskupan Agung Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (1/9/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Ketua Persekutuan Gereja-gereja Kristen Semarang, Pendeta Rahmat Rajagukguk, menambahkan pemerintah dan DPR harus serius memperbaiki arah kebijakan agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
"Dalam keprihatinan kami, kami ingin pemerintah tidak bias dalam menanggapi yang kami harapkan, yaitu tindakan-tindakan konkret," harap Rahmat.
"Misalnya legislatif serius mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memberikan edukasi yang benar dan dewasa, dan memakai kekayaan-kekayaan alam kita untuk kemakmuran masyarakat," lanjutnya.
Menurutnya, jika para pejabat bisa melakukan hal-hal tersebut, maka peristiwa ricuh yang belakangan terjadi tidak akan berlanjut dan berulang.
"Keprihatinan ini kan berawal dari situasi masyarakat kita yang begitu tertekan, sampai kita tidak tahu harus bagaimana," kata dia.
(ams/aku)
