Tokoh Lintas Agama Jateng Serukan Setop Kekerasan Terhadap Rakyat

Tokoh Lintas Agama Jateng Serukan Setop Kekerasan Terhadap Rakyat

Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Senin, 01 Sep 2025 17:09 WIB
Suasana doa bersama lintas agama di Kantor Keuskupan Agung Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (1/9/2025).
Suasana doa bersama lintas agama di Kantor Keuskupan Agung Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (1/9/2025). (Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng)
Semarang -

Sejumlah pemuka lintas agama di Jawa Tengah (Jateng) menggelar doa bersama dan menyampaikan keprihatinan atas situasi bangsa yang memanas usai gelombang demonstrasi ricuh di berbagai daerah. Mereka mendesak penghentian kekerasan terhadap rakyat.

Kegiatan yang digelar Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) ini menghadirkan para tokoh agama dari berbagai latar belakang di Gereja Katedral Semarang, Kecamatan Semarang Selatan.

Mereka hadir dengan pakaian keagamaan masing-masing. Tak hanya tokoh agama, hadir pula akademisi hingga masyarakat sipil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat merayakan HUT ke-80, negeri kita justru mengalami kulminasi konflik antara rakyat dan pemerintah, terjadi rangkaian peristiwa yang mengaduk-aduk emosi kita semua," kata Koordinator Pelita, Setyawan, Senin (1/9/2025).

Ia menyebut, akumulasi kekecewaan mulai dari tingginya tunjangan DPR RI hingga kematian Affan Kurniawan (21) akibat dilindas mobil rantis, bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani dengan bijaksana.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, para tokoh agama pun menyerukan perbaikan pemerintahan yang berbasis moralitas. Mereka meminta agar jajaran pemerintah membuat kebijakan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Sambil membacakan pernyataan sikap satu per satu, para pemuka agama menyampaikan harapannya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Mereka meminta aparat untuk menggunakan pendekatan persuasif, mengikuti peosedur hukum, dan memenuhi hak bantuan hukum massa yang ditangkap.

"Hendaknya aparat senantiasa menghindari tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi warga sipil," tegasnya.

"Mengikuti prosedur hukum dan memenuhi hak bantuan hukum serta pemulihan psikologis, terutama kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kelompok disabilitas," lanjutnya.

Mereka juga meminta masyarakat fokus pada penyampaian aspirasi tanpa kekerasan dan berhati-hati terhadap provokasi siapa pun yang mengarahkan pada tindakan destruktif.

"Mengecam siapapun yang melakukan aksi destruktif dan memprovokasi rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi sehingga melakukan penjarahan, perusakan, atau kekerasan yang menyakiti manusia, sesama makhluk hidup, dan alam/lingkungan," lanjutnya.

Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo FX Sugiyana, juga menekankan pentingnya aparat menghindari tindakan represif.

"Saya rasa ini menjadi keprihatinan, moga-moga yang salah tangkap tidak diperlakukan dengan kasar dan akhirnya juga dilepas dengan baik," katanya.

Para tokoh agama kompak menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan destruktif. Orang tua juga diminta lebih waspada menjaga anak-anak di tengah situasi rawan.

"Semua mencintai Indonesia. Kami tokoh agama bersama jemaat juga mencintai. Saya yakin pendemo juga, demikian juga pimpinan-pimpinan, pemerintah, kepolisian, TNI, juga mencintai. Hanya kita perlu titik temu supaya cinta kita menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.

"Tentu kami prihatin atas berbagai korban yang terjadi di berbagai tempat. Kami berdoa mereka yang menjadi korban dan meninggal tentu semoga Tuhan berkenan menerima dan menguatkan keluarga," lanjutnya.

Sementara itu, Bhikkhu Cattamano Mahathera, Kepala Vihara Tanah Putih Semarang, mengingatkan agar para pemimpin hidup sederhana dan tidak berlebihan.

"Saya berharap para pemimpin bisa mempunyai pola hidup yang sederhana. Tidak berlebihan. Karena kita melihat kehidupan masyarakat kita sedang dalam situasi sulit," tuturnya.

"Oleh karena itu juga kebijakan-kebijakan yang harus diperbuat, diputuskan, oleh pemerintah itu juga yang harus berpihak pada masyarakat," lanjutnya.




(aku/apu)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads