Wakil Panglima TNI Tepis Isu Darurat Militer: Itu Sangat Salah

Nasional

Wakil Panglima TNI Tepis Isu Darurat Militer: Itu Sangat Salah

Anggi Muliawati - detikJateng
Senin, 01 Sep 2025 15:23 WIB
Wakil Panglima TNI Jendera Tandyo Budi Revita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Wakil Panglima TNI Jendera Tandyo Budi Revita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Foto: Anggi Muliawati/detikcom.
Solo -

Adanya aksi penjarahan di rumah anggota DPR hingga menteri yang dilakukan oleh massa tak dikenal memunculkan isu darurat militer. Terkait hal ini, TNI pun langsung menepis isu penerapan darurat militer yang ramail beredar di media sosial.

Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menegaskan TNI taat konstitusi. Menurutnya, isu darurat militer sangat salah.

"Saya sampaikan bahwa TNI dalam hal ini taat konstitusi, tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes angkatan, tentunya kita dalam satu kuda itu semua ya kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo seusai rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025) dilansir detikNews.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Tandyo mengatakan, TNI solid dalam satu komando. Dia bilang TNI turun untuk memberikan bantuan kepada institusi lain jika ada perintah.

ADVERTISEMENT

"Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 (Agustus), Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu, di situ, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama," ungkapnya.

Dia juga menegaskan tak ada niatan TNI untuk mengambil alih pengamanan. Tandyo memastikan pihaknya membantu setelah adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan permintaan dari pihak kepolisian.

"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih)," jelas dia.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi terjadi beberapa hari terakhir ini. Demo bermula dari tuntutan masyarakat terkait gaji dan tunjangan anggota DPR.

Kemudian, demo pun makin memanas setelah pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilandas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Aksi demo itu berlanjut ke Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8).

Namun ada massa tak dikenal menggeruduk dan menjarah rumah-rumah anggota DPR RI, salah satunya Ahmad Sahroni yang sudah dinonaktifkan dari posisinya sebagai legislator. Warga menyebutkan para penjarah rumah Sahroni bukan penduduk setempat alias di luar Kebon Bawang, Jakarta Utara.




(apl/ams)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads