.webp)
Tingginya tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian tertekan memicu demo besar-besaran di beberapa wilayah. Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan, pun mendesak DPR untuk menurunkan tunjangan bernilai fantastis itu.
Diketahui, demo besar-besaran terjadi di beberapa wilayah, menuntut DPR membatalkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta dan tunjangan-tunjangan lainnya. Demo terus dilakukan, terlebih demo tersebut sempat memakan korban, yakni pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) yang tewas dilindas rantis Brimob.
"Situasi masyarakat secara umum kan ekonominya tidak baik-baik saja. Harga naik di mana-mana, lapangan kerja makin sulit, masyarakat dibebani pajak. Jadi sangat tidak pantas kalau DPR menaikkan tunjangan. Idealnya malah mereka mengurangi tunjangan sebagai bentuk bela rasa pada rakyat," kata Andreas saat dihubungi detikJateng, Sabtu (30/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sikap DPR yang terkesan menutup diri dari aksi protes masyarakat justru memperparah ketegangan. Ia menilai langkah paling bijak adalah membuka ruang dialog, bukan hanya mengeluarkan pernyataan lewat media sosial.
"Kenapa sih susah sekali bagi DPR menerima massa? Buktinya di Polda Metro massa bisa duduk bareng berdialog. Contoh lain Gubernur DIY Sultan HB (Hamengku Buwono) X juga menemui demonstran. Mestinya DPR belajar, jangan justru mengabaikan," ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika itu pun menyoroti aksi protes yang meluas di berbagai daerah hingga berujung kerusuhan dan pembakaran fasilitas publik. Menurutnya, pemerintah terkesan abai dalam mengendalikan situasi.
"Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, tidak ada kejadian berlarut seperti ini. Ini sudah masuk krisis. Negara tidak hadir. Aparat pun tidak mampu mengelola krisis kepercayaan masyarakat. Ini pembiaran," tegasnya.
Pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi itu menambahkan, Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan dengan solusi yang komprehensif, bukan sekadar langkah simbolis seperti memberi bantuan kepada korban.
"Memberi bantuan pada korban itu baik, tapi akar persoalannya tidak di situ. Kalau tuntutan akar tidak direspons, masyarakat tidak akan berhenti turun ke jalan. (Bisa sampai sepekan demo?) Bisa, ini krisis politik serius," jelas Andreas.
Baca juga: Massa Demo Depan DPRD Kebumen Mulai Bubar |
Andreas yang aktif meneliti tata kelola pemerintahan itu mengingatkan, isu yang diangkat massa cukup jelas dan seragam, yakni soal ketidakadilan, korupsi, hingga kritik terhadap Polri dan DPR. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera membuka dialog dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
"Ini bukan lagi sekadar demo biasa, tapi tanda krisis politik. Negara harus hadir," pungkasnya.
(apu/apu)
