Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati. Posko ini bertujuan untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tengah bergulir di DPRD Pati.
Posko ini tepat berdiri di depan kantor DPRD Pati sejak Senin (18/8/2025) sore. Rencananya posko itu dipertahankan sampai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu dipenuhi DPRD Pati.
Tertulis ada tiga tujuan pendirian posko. Pertama, pengawalan pansus hak angket Pemakzulan Bupati Pati. Kedua, pengaduan korban kebijakan Bupati Pati. Ketiga, pengaduan korban kekerasan aparat dalam aksi demo 13 Agustus 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator posko, Hanif, mengatakan posko ini dirikan untuk mengawal pansus hak angket DPRD Pati.
"Tenda ini didikan dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal pansus hak angket di DPRD Pati," kata Hanif kepada wartawan di lokasi, Selasa (19/8).
Dia mengatakan posko ini tidak menerima donasi lagi. Posko ini kini hanya bertujuan mengawal pemakzulan Bupati Sudewo dan menampung aspirasi warga.
"Hampir sama dengan posko donasi yang kemarin, cuma yang ini difokuskan mengawal hak pansus dan mengawal warga yang mau menyampaikan aspirasi di sini," jelasnya.
"Nanti masyarakat bisa menyampaikan aduan, kayak kemarin pas demo kena intimidasi, mau menyampaikan unek-uneknya bicara di sini," terang dia.
Hanif berharap agar DPRD Pati segera memutuskan hak angket. Dia meminta agar Bupati Pati Sudewo dilengserkan.
"Harapannya tetap untuk DPRD jangan sampai masuk angin dan tetap mengawal supaya Pak Sudewo lengser," jelasnya.
Hanif menyebutkan nantinya juga ada donasi untuk masyarakat yang akan pergi ke KPK Jakarta untuk mengawal kasus dugaan keterlibatan Bupati Sudewo.
"Nanti ada posko lagi untuk pengawalan fokus di Pak Sudewo ke Jakarta. Nanti akan berangkat ke Jakarta," terang dia.
(ams/dil)