Setelah digoyang aksi demo besar-besaran pada Rabu lalu, Bupati Pati tak kelihatan di kantornya selama dua hari berturut. Pada Kamis siang, kantor Sudewo tampak lengang. Dia juga tidak menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Pati pada Jumat kemarin.
Kamis, 14 Agustus 2025
Pantauan detikJateng pada Kamis (14/8) siang, suasana di kantor Bupati Pati tampak lengang. Mobil dinas Sudewo juga tidak terparkir di halaman. Saat itu masih ada kendaraan polisi yang berjaga di halaman kantor bupati.
Menurut Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokompim) Pati, Sugiharto, Sudewo tidak memiliki agenda pada hari itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agenda belum ada," jawab Sugiharto saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (14/8/2025).
Aktivitas di kantor bupati juga tampak lengang. Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor bupati juga mengaku tidak tahu keberadaan Sudewo.
"Bapak nggak ada sejak tadi pagi. Saya nggak tahu bapak ke mana," kata salah seorang ASN di kantor Bupati Pati saat ditemui wartawan.
Saat dihubungi via ponsel, hingga Kamis (14/8) sore, Sudewo belum merespons.
![]() |
Jumat, 15 Agustus 2025
Keesokan harinya, Jumat (15/8), Sudewo juga absen saat DPRD Pati menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR. Wakil Bupati Pati, Risma Adi Chandra, hadir dalam rapat tersebut yang dimulai pukul 10.00 WIB.
Kabag Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sugiharto mengatakan Bupati Sudewo absen dalam kegiatan paripurna di DPRD Pati. Kehadirannya diwakili oleh Risma Ardi Chandra.
"Pak Wakil (hadir) paripurna DPRD, pagi ini dan siang," ujar Sugiharto.
![]() |
Demo Besar-Pansus Pemakzulan
Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (13/8) lalu, demo besar-besaran terjadi di Alun-alun Pati. Massa rakyat mendesak Sudewo turun dari jabatannya. Aksi massa tersebut sempat ricuh. Puluhan orang terluka.
Saat itu Sudewo menemui peserta aksi. Ketika Sudewo menyampaikan permintaan maaf, massa langsung melemparinya dengan berbagai benda, dari botol hingga alas kaki. Ajudannya langsung sigap melindungi Sudewo menggunakan tameng.
![]() |
Seperti diketahui, massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu meminta Sudewo lengser karena kebijakannya dianggap sewenang-wenang. Salah satunya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen, meski akhirnya dibatalkan.
DPRD Pati kemudian merespons demo tersebut dengan mengumumkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket memakzulkan Sudewo. Salah satu dasar pansus itu muncul adalah pengisian jabatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dianggap tidak sah.
(dil/dil)