.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengungkapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati yang sempat naik hingga 250 persen ternyata belum disertai hasil kajian sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Luthfi usai rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantornya. Rapat tersebut membahas perkembangan situasi setelah aksi massa besar-besaran di Kabupaten Pati kemarin.
Luthfi menjelaskan, kenaikan PBB memang ada di ranah kabupaten atau kota masing-masing. Tugas Pemprov Jateng adalah mengkoreksi agar tidak membebani masyarakat. Khusus untuk Pati, Sekda Pati sudah berkirim surat ke Pemprov untuk verifikasi kebijakan tersebut pada 12 April 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggal 12 April Sekda Pati kirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum kemudian mengundang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama dan ditelurkan tiga aspek yang harus dipenuhi," kata Luthfi di kantornya, Kamis (14/8/2025)
Dalam rapat tersebut, Pemda Pati dinyatakan harus memenuhi syarat kajian, tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikan kemampuan wilayah. Kajian tersebut seharusnya dilaporkan kembali ke Pemprov Jateng, namun ternyata belum.
"Satu, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kedua, tidak membebani masyarakat. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Ini dalam satu minggu harus dilaporkan," jelas Luthfi.
Namun, kajian tersebut ternyata tidak pernah sampai ke Pemprov Jateng. Meski demikian, terbit kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen di Pati yang berujung pada unjuk rasa besar-besaran kemarin. Untuk diketahui, kebijakan itu sudah ditarik. Luthfi menegaskan ini jadi teguran keras bagi Pemkab Pati.
"Sampai sekarang mungkin dari kajian belum nyampai dan sebagainya. Ini jadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal pembinaan ke depan," tegas Luthfi.
Sementara itu dalam rapat Forkopimda tersebut, Luthfi mengatakan kondisi Pati sudah kondusif. Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya menurunkan tim ke Pati untuk memantau perkembangan situasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan.
"Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan. Biro Kesra juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik," kata Luthfi.
(dil/apl)
