Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat curhatan soal bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran saat bertemu dengan para kepala desa hingga babinsa di Pati. Bupati Pati Sudewo menyebut ada 41 ribu data penerima bansos di wilayahnya tak tepat sasaran.
Hal terjadi saat sesi tanya jawab kegiatan Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor di Kabupaten Pati. Acara ini dihadiri para Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa dan dinas terkait di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025).
Salah satunya disampaikan Kepala Desa Klakahkasian, Hadziq Siraj. Dia mengaku telah mengusulkan perubahan data penerima bansos ke dinas sosial, namun pada praktiknya bansos yang tiba tak sesuai sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desa sudah mengusulkan kalau ada kematian tapi tidak ada perubahan," kata Handziq saat sesi curhat di Pendopo Kabupaten Pati.
Handziq mencontohkan ada warganya yang merantau untuk meningkatkan ekonomi keluarganya yang miskin. Namun, setelah ekonominya membaik, warga tersebut masih mendapatkan bansos.
"Desa kami ada yang merantau kehidupannya sudah bagus. Tapi kenyataan sekarang masih menerima bantuan," ujarnya.
Senada dikatakan Kepala Desa Baleadi, Suhardi. Dia juga telah mendata warganya yang kategori miskin, bahkan telah membuat peringkat.
"Masyarakat termiskin dikasih paling atas terus berikut sampai masyarakat lain. Nah itu kita jadikan acuan apabila ada bansos ini diutamakan masyarakat miskin paling atas dan seterusnya," jelas Suhardi.
Namun, menurut Suhardi, saat bansos turun penerimanya tak sesuai data dari pemerintah desa.
"Baleadi pada tahun 2020 pertama kali bansos turun dan disalurkan ada 700 sekian saya hanya menerima 400 sekian betul-betul membutuhkan. Selain itu saya minta untuk dibagikan sendiri dari dinas sosial," jelas Suhardi.
"Kepala Desa tidak mau membagikan ketika itu salah sasaran, kalau itu memang orang kaya," dia melanjutkan.
Suhardi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak berwenang menyetop bantuan sosial tersebut.
"Yang salah sasaran itu kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk menyetop. Mendatangi PKH untuk coret pun tidak berani. Kita usulkan di dinas sosial pun tidak berani," ujar dia.
41 Ribu Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran
Bupati Pati, Sudewo, mengakui bantuan dari PBI APBN banyak yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, ada 41 ribu penerima bansos yang tidak tepat sasaran.
"PBI APBN itu banyak sekali tidak hanya 10 ribu 20 ribu tapi berjumlah 41 ribu untuk PBI (penerima bantuan iuran) APBN dan yang bansos banyak sekali," jelas Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati.
Sudewo mengaku dua pekan terakhir ini berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan BPS untuk pemutakhiran data. Sudewo menyebut pemerintah langsung menindaklanjuti dengan mengumpulkan semua petugas PKH dan camat.
"Kepala Desa bersama PKH untuk mendata ulang. Babinsa dan Babinkatibmas untuk melakukan pembantuan agar tidak kelewatan. Kalau data terkumpul data terbaru akan saya laporan Menteri Sosial dan BPS untuk dilakukan penertiban SK data yang terbaru," jelasnya.
"Sehingga nanti pembagian bansos tahap tiga itu sudah menggunakan data terbaru sudah clear semuanya," lanjut dia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan meminta Babinsa bhabinkamtibmas untuk bersama pemerintah desa mendata masyarakat yang kategori miskin. Hal ini agar ke depan penerima bansos benar-benar tepat sasaran.
"Kalau rekan-rekan nanti bisa melakukan pendataan tidak ada lagi masyarakat kita mati dapat bansos, tidak ada lagi bansos diterima keluarga orang tertentu," ujarnya.
"Itu gunanya babinsa bhabinkamtibmas untuk mendata masyarakat yang kategori miskin," dia melanjutkan.
(ams/apl)