.webp)
Tradisi pentas wayang kulit 1 Muharram yang biasanya digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dipastikan tak akan berlangsung tahun ini. Penyebabnya yakni efisiensi anggaran pemerintah.
Kepala Seksi Atraksi Budaya Disbudpar Kota Semarang, Sarosa mengungkapkan, efisiensi anggaran menjadi alasan utama di balik pembatalan sejumlah agenda seni budaya, termasuk wayang kulit 1 Muharram.
"Wayang 1 Muharram itu tinggal beberapa hari lagi, tapi memang tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi. Ini imbas dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait refocusing anggaran," kata Sarosa saat dihubungi detikJateng, Jumat (20/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, anggaran kegiatan di Disbudpar dipangkas hingga lebih dari 50 persen. Pemerintah pun harus membuat daftar prioritas sehingga tak sedikit kegiatan kebudayaan terdampak.
"Anggaran kami dikurangi sekitar Rp 7 miliar untuk kegiatan. Jadi banyak kegiatan yang volumenya dikurangi, bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan sama sekali," ungkapnya.
Ia mengaku belum ada rencana menggelar acara lain pada peringatan Tahun Baru Islam yang bakal jatuh pada Jumat (27/6) mendatang.
"Belum ada rencana event lain. Memang dampak dari efisiensi ini sangat menyeluruh, banyak event seni budaya yang tidak bisa dilakukan," tuturnya.
Salah satu yang masih berjalan adalah pertunjukan wayang kulit rutin malam Jumat Kliwon di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Namun, intensitasnya turut terdampak.
"Wayang Jumat Kliwon tetap jalan, tapi tidak bisa full seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu bisa 10-11 kali dalam setahun, sekarang baru bisa empat kali," jelas Sarosa.
Selain wayang kulit 1 Muharram, beberapa kegiatan lain yang juga terdampak antara lain pertunjukan Wayang on The Street, Festival Dalang Anak dan Remaja, serta haul Pandanaran. Sarosa menilai, pembatalan Festival Dalang Anak dan Remaja juga sangat disayangkan karena berdampak pada regenerasi pelaku seni.
"Itu apalagi, padahal itu ajang berjenjang, untuk generasi muda kita ada lagi yang menjadi dalang," kata Sarosa.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengusulkan agar kegiatan itu mendapat dana pada anggaran Perubahan nantinya.
Pihaknya juga akan tetap berupaya menjaga denyut seni budaya di Semarang. Salah satunya dengan mengajak sanggar-sanggar seni untuk mengadakan acara secara gotong royong tanpa bergantung pada APBD.
"Kami sudah kumpulkan sanggar-sanggar, kami ajak mereka diskusi, bagaimana pelestarian tetap bisa berjalan walau tanpa anggaran. Tangannya berat, tapi harus dicoba," tegasnya.
(rih/rih)
