.webp)
Hotel-hotel di Kota Solo mulai merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran 2025 usai Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. Akibatnya banyak bookingan yang dibatalkan atau dicancel.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo, Joko Sutrisno. JOko menyebut, akibat adanya pemangkasan anggaran itu banyak instansi pemerintahan yang membatalkan pertemuan di hotel.
"Iya banget (banyak yang cancel), kan mereka tahun kemarin sudah booking-booking hotel ini di-cancel semua, ada yang d-icancel 10, 15, ya semua hotel di Solo terdampak," katanya dihubungi awak media, Kamis (13/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pembatalan acara, beberapa pekerja hotel yang dirumahkan. Hanya saja, ia tidak mengungkapkan secara detail hotel mana saja yang sudah merumahkan pegawainya.
"Bahkan beberapa hotel dirumahkan, ya ada beberapa hotel kemarin menginfokan ke kami ada yang dirumahkan, utamanya daily worker yang di-off-kan" ucapnya.
Ia mengatakan, dirumahkannya pegawai itu dampak langsung dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Apalagi, kata dia, sejak bulan Januari okupansi mulai sepi.
"(Dirumahkan berdampak langsung efisiensi anggaran) Iya itu, pertama bulan Januari, Februari itu okupansi hotel sepi memang sepi. Kedua, karena ke depan yang booking digagalkan terutama di daily worker itu di-off-kan, pegawai hotel banyak, itu di-off-kan," ucapnya
Ia rapat dari instansi menjadi penyumbang yang bagi okupansi hotel. Bahkan, adanya kegiatan dari pemerintah bisa mencapai 40 persen dari okupansi.
"(Kontribusi pemerintahan) Tergantung hotel bisa capai 20-40 persen. Lebih banyak swasta dan orang menginap hotel itu masuk. Perbandingan mungkin 60:40," ucapnya.
Untuk menambah pendapatan lain, kata Joko, bisa mengalihkan ke perusahaan swasta, sekolah maupun pelatihan.
"Upaya marketing itu ke perusahaan swasta ke sekolah, gathering, pelatihan. Ada event-event juga baik kuliner, musik, mantau manasik haji," pungkasnya.
Dilansir detikNews, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Prabowo meminta agar kegiatan bersifat seremonial hingga seminar dibatasi.
Instruksi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
(apl/apu)
