.webp)
Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi menemui massa sopir truk yang memblokade jalan Lingkar Selatan Pati dalam aksi protes soal aturan over dimension over loading (ODOL). Jaka bilang aturan itu masih disosialisasikan, tidak langsung ditindak di lapangan.
Saat berdialog dengan massa sopir, Jaka mengakui bahwa kebijakan zero ODOL ini akan berdampak bagi sopir truk.
"Kebijakan ini tentunya berdampak pada rekan-rekan semuanya seorang sopir. Untuk itu saya, karena ini bidang lalu lintas, nanti saya akan kawal aspirasi semuanya kepada pemerintah. Di sini pemerintah daerah ada Dinas Perhubungan terkait masalah ODOL, kemudian dari Satlantas, Polda, dan Provinsi Jawa Tengah," kata Jaka saat menemui massa di jalan Lingkar Selatan Pati, Kamis (19/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Suasana massa menggelar aksi protes zero ODOL di Jalan Lingkar Selatan Pati, Kamis (19/6/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Menurut Jaka, aturan terkait dengan ODOL masih dalam tahapan sosialisasi. Maka itu pihak kepolisian belum melakukan penertiban di lapangan. Meskipun demikian, Jaka akan menyampaikan perkembangan terkait aturan ODOL ini.
"Tentu saya apa yang rekan-rekan aspirasi hari ini terkait dengan penertiban ODOL sampai hari ini masih tahap sosialisasi. Jadi tidak ada penertiban atau tindakan hukum di Kabupaten Pati," jelasnya.
"Jadi saya akan sampaikan perkembangan tidak langsung ditindak tegas di lapangan. Tentu ada tahapan," dia melanjutkan.
Jaka juga berjanji akan menyampaikan keluhan dan solusi dari para sopir.
"Terkait perusahaan, pengusaha ini juga akan kita sampaikan kepada mereka semua. Jadi ODOL tidak hanya pada rekan-rekan sopir saja, juga berlaku kepada pemilik perusahaan dan semuanya. Saya sepakat dengan rekan-rekan," ungkap dia.
Sopir truk, Afif mengaku resah karena ada penindakan oleh polisi kepada sopir truk ODOL.
"Kalau dia bilang ODOL harus dikasih tahu muatan apa, muatan dari mana. Aturannya belum jelas," ujarnya ditemui di lokasi.
"Sekarang sosialisasi ternyata di jalan ada penindakan, itu sudah tidak sesuai. Kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," dia melanjutkan.
Afif menambahkan, pemerintah melarang truk ODOL tapi tidak memberi jaminan kepada sopir truk.
"Kalau kita dipangkas kayak ODOL seperti ini, pemerintah kasih jaminan nggak, pajak kami saja naik Rp 1 juta, solar mahal, apa apa mahal, jadi jangan dipandang sebelah mata. Sopir muatan tinggi bayaran banyak itu nggak, lihat duduk-duduk di sana hanya mikir otak dan dengkul," kata dia.
(dil/apl)
