.webp)
Relawan Pro-Jokowi (Projo) meragukan bila Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), akan mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Namun, bila hal itu terjadi dan Jokowi menjadi ketum PSI, Projo punya saran.
"Jujur kami tidak yakin Pak Jokowi akan menjadi Ketum PSI karena kami belum melihat tanda-tanda ke arah itu," kata Waketum Projo, Freddy Alex Damanik kepada wartawan, Rabu (18/6/2025), dilansir dari detikNews.
"Pak Jokowi pernah bilang kalau dia gabung PSI ataupun partai lain pasti beliau akan kasih tahu kita, dan sampai saat ini kita belum terima arahan apa pun dari Pak Jokowi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Freddy mengaku lebih mendorong Jokowi untuk mendirikan partai politik sendiri demi cita-cita, dan visi misi yang lebih murni. Namun jika Jokowi memilih PSI, Projo menyarankan agar Jokowi melakukan konsolidasi besar-besaran termasuk mengubah nama PSI.
"Kalaupun Pak Jokowi memilih PSI dan menjadi ketua umumnya, Projo juga sangat menghargai pilihan tersebut," ujarnya.
"Tapi kami menyarankan jika pun Pak Jokowi memilih opsi itu, kami menyarankan agar Pak Jokowi melakukan konsolidasi besar-besaran dan mengajak para pendukungnya agar bergabung dengan PSI, bahkan Pak Jokowi harus memberikan 'branding' baru terhadap PSI, termasuk mengubah nama PSI menjadi nama baru," imbuh dia.
Secara umum Freddy menyebut pihaknya akan tetap mendukung langkah Jokowi. Menurutnya, kehadiran Jokowi masih dibutuhkan.
"Oleh karena itulah Pak Jokowi harus masuk politik formal dalam artian gabung dalam partai politik agar bisa memastikan dan terlibat secara langsung untuk mewujudkan cita-cita negara maju pada 2045," ujarnya.
Sebelumnya, PSI menyatakan akan memberikan karpet merah bila Jokowi mendaftar sebagai calon ketua umum. PSI merasa sudah berjuang bersama Jokowi selama ini.
"Oh iya, tentu Pak Jokowi ini sekali lagi bagi kami adalah salah satu figur yang selama ini membersamai juga perjuangan partai PSI. Sehingga ketika Pak Jokowi mendaftar, ya tentu karpet merah akan kami berikan," kata Sekretaris SC Kongres PSI, Benediktus Papa, kepada wartawan di kantor PSI, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
(afn/ams)
