Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengakui pemerintah telah lamban menangani permasalahan rob di Pulau Jawa. Ia meminta maaf dan berkomitmen akan terus mengupayakan solusi permasalahan tersebut.
Hal itu dikatakan Dody dalam Istigasah Kemanusiaan PCNU Kabupaten Demak di Jalan Pantura Demak-Semarang, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ia menyebut, pembangunan tanggul laut Pantura menjadi salah satu solusi menangani rob.
"Awal-awal Pak Prabowo menjabat sebagai presiden pun sudah menginstruksikan kepada menterinya untuk memikirkan mengenai Giant Sea Wall dari mulai Banten-Gresik," kata Dody di Jalan Pantura Demak-Semarang, Minggu (15/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan yang diprioritaskan adalah Jakarta dan Semarang. Jadi kalau Semarang diprioritaskan, oromatis Pekalongan, Demak, Jepara, sudah otomatis itu," lanjutnya.
Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan skala besar seperti ini membutuhkan tahapan panjang, termasuk penganggaran dari pusat hingga persetujuan DPR. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar. Ia juga meminta maaf karena pemerintah lamban menangani permasalahan rob.
"Insyaallah bukan omon-omon. Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas," tegasnya.
"Jadi ada prioritasnya sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Saya juga minta maaf terutama kepada Bapak Ibu yang terdampak karena kami lamban menanganinya. Tapi insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," pungkasnya.
Dody juga mengingkapkan, pemerintah pusat tengah menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Badan otorita itu disebut dibentuk guna mengatasi persoalan rob yang terjadi, salah satunya di Kabupaten Demak.
"Memang betul, hari Kamis kemarin kami sudah diberikan informasi oleh Pak Presiden langsung bahwa akan membentuk Badan Otorita. Badan otorita tanggul laut Pantai Utara Jawa," terangnya.
Menurut Dody, pembentukan badan otorita itu penting agar pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura bisa berjalan berkelanjutan, bahkan jika terjadi pergantian presiden.
"Nggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa 2-3 presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," jelasnya.
(ahr/ahr)