Menteri Karding Ungkap Ada 1,3 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri

Menteri Karding Ungkap Ada 1,3 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri

Angling Adhitya Purbaya - detikJateng
Selasa, 15 Apr 2025 21:45 WIB
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jateng.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jateng. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng
Semarang -

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan ada 1,3 juta lowongan pekerjaan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia. Bidang perawat menjadi yang paling banyak dicari untuk kerja ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan Abdul Kadir Karding usai mengunjungi acara di Auditorium FPIK Undip (Universitas Diponegoro) Semarang. Dia menyebut ada 1,7 juta permintaan pekerjaan yang masuk ke Kementrian P2MI.

"Di luar negeri sampai April 1,7 juta permintaan pekerjaan. Kita baru bisa isi 279 ribu. Masih ada sekitar 1,3 jutaan," kata Karding di FPIK Undip, Selasa (15/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuan negaranya beragam dan tersebar. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja yang paling banyak dicari yaitu perawat.

"Kebutuhan bidang banyak paling banyak perawat, Hospitality, hotel, restoran. Sekarang sudah ada permintaan pilot, pramugari, IT banyak, manufaktur juga," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Jika ada yang tertarik, lanjut Abdul, bisa menanyakan informasi ke BP3MI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) daerah masing-masing.

"Silakan ke kantor BP3MI, itu kantor kita di wilayah, misal di Jawa Tengah. Atau kantor pos pelayanan perlindungan di Kabupaten Kota, tapi memang belum semua. Di Jateng ada di Sragen, Wonosobo, Cilacap, Brebes. Atau bisa lewat online," jelasnya.

Dengan banyaknya permintaan itu, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi menyiapkan sumber daya yang kompeten. Harus ada penyesuaian kurikulum dalam pelatihan sesuai dengan permintaan.

"Kami harus siapkan sumber daya manusia agar yang ditempatkan dari domestik ke medium skill sampai pada rise skill," jelas Abdul.

"Kurikulum pelatihan harus sama biar tidak dobel latihannya. Misal tukang las di Korea beda sama Jepang, beda sama Indonesia," imbuhnya.

Abdul menegaskan masyarakat tetap harus lewat prosedur yang resmi atau legal untuk menjadi PMI. Hal itu agar ada perlindungan bagi para PMI.




(apu/apu)


Hide Ads