Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menyiapkan lahan seluas lima hektare di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Tanah tersebut milik Pemkab.
"Sudah siapkan lahannya. Lokasi ada di Desa Banteran, Sumbang. Kalau luas lahannya sekitar 5 hektar," kata Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono seusai acara halal bihalal dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di GOR Satria Purwokerto, Jumat (11/4/2025).
Sadewo mengklaim Banyumas termasuk daerah yang paling awal dalam mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dia mengaku sudah bertemu langsung dengan Menteri Sosial di Semarang belum lama ini untuk membicarakan program tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekolah rakyat itu kan di bawah Kementerian Sosial. Cuma pembangunannya memang dari Kementerian PU, kita sudah sounding-kan," ujar dia.
Dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan pihak terkait, Sadewo berujar, implementasi Sekolah Rakyat hampir sama dengan boarding school, termasuk ada asrama. Jenjang pendidikannya dari SD sampai SMA atau setara.
"Sudah ditinjau, lokasinya di Sumbang, Banteran. Usulan kami sih lebih ke SD, SMP, dan SMK, sehingga ketika lulus sudah ada bekal keahlian," ucap dia.
"Ya semoga saja bisa segera terealisasi dan pembangunannya berjalan lancar," pungkas Sadewo.
Tentang Sekolah Rakyat
Dilansir detikEdu dari laman Kementerian Sosial (Kemensos), Kamis (10/4), Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran. Untuk itu, siswa punya capaian belajar masing-masing.
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit. Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ucapnya, dikutip dari detikEdu.
(dil/aku)