Menteri PU soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Batur Nggak Bisa Gugat

Menteri PU soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Batur Nggak Bisa Gugat

Tara Wahyu Nv - detikJateng
Jumat, 07 Feb 2025 15:35 WIB
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau underpass Simpang Joglo, Kota Solo, Jumat (7/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau underpass Simpang Joglo, Kota Solo, Jumat (7/2/2025). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng
Solo -

Isu reshuffle atau perombakan kabinet kini tengah ramai usai Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menindak tegas jajarannya yang tidak patuh. Begini respons Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, soal isu reshuffle.

Dody mengatakan jabatan menteri seperti batur atau pembantu yang tanpa kontrak kerja. Sehingga dia tidak bisa menggugat jika sewaktu-waktu diganti.

"Gini lho, kalau bagi saya, saya ini batur, pembantu, sebagai pembantu. Pembantu itu kan nggak ada kontrak kerja, nggak ada kontrak kerja kan," kata Dody saat ditemui di salah satu rumah makan di Kota Solo, Jumat (7/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dody mengatakan dirinya tidak perlu mencari-cari alasan jika diberhentikan oleh atasan karena sudah tidak suka dengan cara kerjanya.

"Dod, saya sudah nggak suka lagi dengan cara kerja kamu, ya sudah selesai. Jadi nggak perlu dibilang, bapak kenapa nggak suka sama saya, kan saya udah kerja bagus. Kan nggak bisa begitu," ucapnya.

ADVERTISEMENT

"Itu kalau saya, nggak tahu yang lain. Saya menempatkan seperti itu. Wong saya sebagai batur ya sudah, saya maksimalkan kebaturan saya itu. Batur Dody Hanggodo difungsikan ya sudah saya maksimalkan kebaturan saya itu," sambung dia.

Dody menambahkan, menteri berbeda dengan pegawai yang memiliki kontrak kerja.

"Beda kalau saya pegawai, ada kontrak kerja, ada aturan. Saya batur nggak bisa gugat, saya nggak terlalu berpengaruh, karena dari awal saya sudah memposisikan seperti itu," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal isu peluang reshuflle kabinet usai penyataan tegas yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Hasan mengatakan rencana ada atau tidaknya reshuffle hanya diketahui Prabowo.

"Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dikutip dari detikNews.

Terkait peringatan tegas Prabowo saat sambutan di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama yang menyatakan akan menindak tegas jajarannya jika tak patuh, menurut Hasan itu bukan pertama kali diungkap. Hasan mengatakan Prabowo kerap mengingatkan jajarannya.

"Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama Presiden," ujarnya.




(dil/apl)


Hide Ads