Penjelasan Menteri PU Usai Sebut Anggaran Pembangunan IKN Diblokir

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta kemarin sempat mengatakan belum ada realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena anggarannya masih diblokir. Begini penjelasan Dody saat ditemui wartawan di Solo hari ini.

"IKN mesti tanya Pak Basuki kali ya, di Otorita (IKN). Kalau nanya ke saya, saya salah. (Terkait efisiensi dari Presiden lock anggaran?) Ya itu kan total ya, apa namanya, sebetulnya bukan di-lock, hanya sekedar kan. Beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien ya kan, wajib mengurangi kebocoran sana-sini kan," kata Dody di Puro Mangkunegaran Solo seusai menghadiri acara Tingalan Jumenengan, Jumat (7/2/2025).

"Itu adalah salah satu cara Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menteri bahwa ini adalah cara untuk efisiensi, kira-kira begitu," ujar dia.

Dody juga menyatakan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk semua sektor, tidak hanya berlaku untuk anggaran IKN saja.

"(Kenapa anggaran IKN diefisiensi?) Oh nggak, semua kok, nggak, nggak cuman IKN. Kalau di saya (Kementerian PU) kan juga terefisiensi kan. Saya kan terefisiensi Rp 81 triliun dari Rp 100 triliun," terangnya.

"Jadi nggak, nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR (Incremental Capital Output Ratio) jadi kurang dari enam," sambung Dody.

Menurut Dody, kondisi saat ini hanya masalah politik anggaran. "Lagi ini hanya masalah politik, politik anggaran. Aman lah, aman," pungkas dia.

Hal ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Menurutnya, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).