Kata Panitia SNPMB soal Sekolah Telat Isi PDSS hingga Siswa Tak Bisa Ikut SNBP

Nasional

Kata Panitia SNPMB soal Sekolah Telat Isi PDSS hingga Siswa Tak Bisa Ikut SNBP

Cicin Yulianti, Nograhany Widhi Koesmawardhani - detikJateng
Selasa, 04 Feb 2025 21:04 WIB
Siswa SMK N 2 lakukan protes ke sekolahan, Senin (3/2/2025).
Siswa SMK N 2 lakukan protes ke sekolahan, Senin (3/2/2025). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng
Solo -

Beberapa sekolah seperti SMK 2 Surakarta telat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang telah dijadwalkan hingga 31 Januari 2025. Akibat hal itu, siswa tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Dilansir dari detikEdu, Selasa (4/2/2025), Ketua Pelaksana SNPMB Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie, PhD menyatakan bahwa tak ada perpanjangan waktu pengisian PDSS. Dia menyebut pengisian PDSS telah dimulai sejak 6 Januari hingga 31 Januari lalu.

"Pengisian PDSS itu betul-betul sudah kita tutup di tanggal 31 Januari hari Minggu lalu pukul 15.00 WIB," ujar Tjitjik dalam Sosialisasi Daring Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 yang disiarkan lewat YouTube SNPMB ID, Senin (3/2) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kita memang harus betul-betul disiplin karena apa, kalau tidak disiplin itu nanti juga ini ada untuk meningkatkan asas keadilan bagi seluruh sekolah yang eligible termasuk seluruh siswa yang eligible," katanya.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok menegaskan hal yang sama. Namun, dia menyebut pihaknya bisa membantu bila sekolah bila mengalami masalah ketika prosesnya telah lengkap.

ADVERTISEMENT

"Sampai hari ini saya masih banyak menerima permintaan untuk perpanjangan PDSS. Sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan karena itu berkaitan dengan tahapan jadwal yang sudah akan kita tempuh pada tahapan berikutnya," tegas Eduart di forum yang sama.

Menurutnya, keterlambatan dalam finalisasi PDSS ini, imbuh Eduart, bukan kali pertama terjadi. Dia mengatakan hanya bisa membantu bila prosesnya telah lengkap.

"Jadi sekali lagi mohon maaf bagi misalnya sekolah-sekolah ketika ada bermasalah yang sudah lengkap itu bisa kita bantu, tetapi yang belum lengkap itu akan menjadi sulit, karena ini terkaitan dengan sistem secara keseluruhan," tegas Eduart.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo itu juga mengingatkan agar calon mahasiswa tidak terlambat dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SNBP. Pendaftaran SNBH telah dibuka hari ini hingga 18 Februari 2025 mendatang.

"Perhatikan betul jadwal ini dan jangan sampai terlambat. Yang menjadi kelemahan kita, selalu kita suka berjuang di last minute. Tentu ini akan berat karena pasti banyak yang akan terlambat dan tentu ini kita tidak inginkan," ujarnya.

Sekolah-sekolah yang Gagal Isi PDSS

SMAN 1 Mempawah

Ada beberapa sekolah yang dikabarkan telat melakukan pengisian PDSS. Salah satunya adalah SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rita Hastarita telah memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan Tim PDSS SMAN 1 Mempawah pada Senin (3/2/2025) pagi. Dia juga meminta SMAN 1 Mempawah melakukan koordinasi langsung dengan Kemendikdasmen RI

"Teguran tertulis maupun pemanggilan ini dilakukan karena pihak terkait gagal dalam penginputan data siswa," demikian tulis Disdikbud Kalbar dalam Instagramnya.

"Pengisian data siswa yang diisi melalui portal SNPMB, terkoneksi langsung ke Kemendikbud RI. Dan sistem itu telah ditutup sesuai jadwal 31 Januari 2025 lalu," jelas Rita.

SMKN 2 Surakarta

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi di SMK 2 Surakarta. Para siswa di sana sampai menggelar aksi protes terhadap guru-guru mereka yang lalai menginput data mereka ke PDSS.

Sejumlah spanduk yang dibentangkan para siswa di antaranya bertuliskan 'pray for stemsa', 'Guru lalai, kami terbengkalai', 'Kami bergak SNBP,' 'Oknum Perenggut Mimpi', 'RIP SNBP'

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Nurgiyanto, mengatakan pihaknya berusaha menyelesaikan keluhan para siswa. Menurutnya, kepala sekolah juga langsung terbang ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Berusaha mengupayakan pihak terkait dengan menghubungi instansi terkait, Pak Kepala sekolah, tim PDSS, perwakilan wali murid, dan murid ke Jakarta menemui kementerian," pungkasnya.




(afn/rih)


Hide Ads