.webp)
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengaku suratnya sempat dicuekin oleh Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim. Momen itu terjadi saat Gibran masih menjadi Wali Kota Solo.
Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, saat dimintai konfirmasi mengatakan surat tersebut dikirim pada 15 Juli 2024. Namun, hingga sekarang surat tersebut belum mendapat balasan dari Mendikbud Ristek.
"Mas Gibran saat masih Wali Kota berkirim surat tanggal 15 Juli 2024. Sampai ini kita pantau tidak ada jawaban. Memastikan apakah surat kita sudah ditanggapi kementerian pendidikan atau belum. Saya konfirmasi ke sespri Pak Wapres belum ada," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (12/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BM, sapaan akrabnya, mengaku ada empat persoalan yang disampaikan Gibran kepada Nadiem saat itu. Ia memaparkan, empat persoalan yakni mengenai PPDB, ujian nasional, platform Merdeka Mengajar, dan mengenai usulan mengangkat kepala sekolah melalui mekanisme guru penggerak.
"Pertama masalah PPDB zonasi banyak kendala, kendala yang dimaksud di Kota Solo ya. Karena saat itu banyak aduan mengenai zonasi," ucapnya.
Selanjutnya, mengenai ujian nasional yang dihapus. Menurutnya, saat itu Gibran mengirimkan surat karena dengan dihapusnya ujian nasional membuat semangat belajar anak menjadi menurun.
"Sedangkan platform Merdeka Mengajar guru itu membuat banyak laporan, sehingga membuat waktu untuk mengajak tidak bisa optimal. Lalu mengenai pengangkatan kepala sekolah dan pengawas pakai guru penggerak, kita memberikan alternatif usulan bahwa tidak harus guru penggerak tapi bisa juga guru yang sudah senior," bebernya.
Dirinya mengatakan, Gibran sempat memberikan usul mengenai PPDB terutama pada sistem zonasi. Alternatif usulan yang sempat disampaikan mengenai PPDB memakai standar nilai.
"Waktu itu kita membuat usulan penerimaan PPDB menggunakan metode lain menggunakan ujian nasional sejenis sehingga ada persamaan standard antar kabupaten kota. PPDB jangan pakai sistem zonasi tapi pakai standar nilai. Alternatif jangan semata pakai zonasi tapi pakai nilai. Paparannya Pak Wapres sebaran sekolah menjadi pertimbangan. Beliau sudah memetakan melihat kondisi sebaran sekolah di Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya dilansir detikNews, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat bercerita pernah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelumnya, Nadiem Makarim, terkait keluhan-keluhan soal pendidikan. Dia menyebut surat ini belum ditanggapi sampai sekarang.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran saat memberi pengarahan. ke Kadisdik se-Indonesia, di Hotel Sheraton, Jaksel, Senin (11/11).
(apu/apl)
