.webp)
Aksi protes dari peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali karena pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS) kini mendapat perhatian dari Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Pemerintah Pusat.
"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana. Dan kami juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, untuk menyikapi hal ini," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng, Ignasius Haryanta Nugraha, di Kantor Disnakan Boyolali, Sabtu (9/11/2024).
Dia juga sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut bahwa masalah tersebut sudah diketahui oleh Menteri Pertanian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haryanta juga mengatakan Menteri Pertanian berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi Industri Pengolahan Susu dan Dinas terkait dari daerah sentra penghasil susu pada Senin (11/11).
"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS. Untuk hasil berikutnya kami masih menunggu keputusan dari Bapak Menteri Pertanian besok hari Senin," ujar dia.
Ditanya terkait permasalahan ini yang diduga karena susu impor? Haryanta mengatakan, hal itu akan dikroscek pada rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian bersama Asosiasi IPS pada Senin lusa. Apakah pembatasan kuota susu lokal yang masuk ke IPS tersebut, karena masuknya susu impor atau bukan.
"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.
Terkait impor susu ini, lanjut dia, kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam 5 tahun ke depan, untuk program minum susu gratis, pemerintah sudah berkomitmen tidak mengimpor susu. Tapi mengimpor sapi sebanyak 1 juta ekor yang direalisasikan selama 5 tahun.
"Dengan harapan memasukan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun, itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.
Kebutuhan susu nasional saat ini, produksi susu lokal baru bisa memenuhi 20 persen. Sedangkan yang 80 persen masih impor.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Boyolali, Lusia Dyah Suciati, mengatakan pada hari Senin (11/11) lusa, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan BUMN bidang pangan. Pertemuan berlangsung di Kantor Disnakan Boyolali. Pertemuan itu juga menghadirkan pihak pengepul susu di Boyolali.
"Kami disini bersama perwakilan pengepul nanti akan kami pertemukan dengan BUMN yang bergerak di bidang pangan. Kemarin kita sudah kulonuwun ke Solo, nanti dari pimpinan dari Jakarta akan hadir di sini, siapa tahu ini juga dalam rangka upaya kelebihan yang kemarin dikeluhkan ini bisa tertampung oleh BUMN tadi. Harapan kami nanti bisa mencapai kesepakatan," kata Lusia.
(afn/afn)
