.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP tengah mempersiapkan regulasi dan pedoman untuk skema pengadaan dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Melalui regulasinya, LKPP berharap program ini dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan mengungkapkan bahwa dengan program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik melalui target gizi seimbang masyarakat Indonesia, melainkan juga akan meningkatkan perekonomian nasional melalui pengutamaan sumber daya lokal dari petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) setempat.
"Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi pedoman dasar dalam melakukan proses pengadaan. Saya yakin LKPP dan insan pengadaan selalu siap memberikan dukungan sepenuhnya, baik alternatif kebijakan maupun strategi implementasinya, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan akuntabel," ungkap Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2024)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menargetkan 83 juta orang, dengan rincian 30 juta anak usia dini, 24 juta murid Sekolah Dasar, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA/SMK, dan 4,3 juta santri, serta 4,4 juta ibu hamil.
Sehubungan dengan hal itu, melalui Dialog Nasional yang mengusung tema "Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang digelar pada Kamis, 19/9 lalu, LKPP berharap dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi yang teruji, serta terbukanya peluang masukan dan saran untuk terwujudnya regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah tepat.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa mengatakan bahwa setelah sebelumnya LKPP berkontribusi langsung dalam melakukan penyesuaian regulasi khusus dan melibatkan tim LKPP untuk pembangunan IKN, saat ini LKPP kembali diberi mandat tugas besar untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan berdampak positif bagi masyarakat dan negara.
"Sedemikian besar dan masifnya program ini, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia, melainkan juga untuk masa depan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini juga menggerakkan sekaligus kesiapan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKK, dan petani setempat. Dengan program ini, seluruh pihak harus bergerak bersama. Jika tidak, maka pengadaan tidak akan mampu untuk menyukseskan (program Makan Bergizi Gratis)," kata Sarah.
Lebih lanjut, Sarah menyampaikan dalam hal ini LKPP berperan penting untuk mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis, agar dapat segera diimplementasikan melalui penyusunan kebijakan dan regulasi skema pengadaan yang tepat.
"LKPP akan memastikan tidak terbukanya celah-celah kebocoran anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis, mengingat anggaran program Makan Bergizi Gratis akan menggelontorkan biaya yang sangat besar, sehingga harus benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. LKPP saat ini tidak lagi hanya berbicara pada tataran konsep atau sekadar memberikan pelatihan, namun melainkan dengan turun langsung sebagai agen pengadaan," imbuh Sarah.
(ncm/ega)
