.webp)
Sejumlah program pemerintah dengan nama nyeleneh dan berbau seksualitas menuai kritikan. Salah satunya yakni aplikasi miliki Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bernama SIMONTOK yang merupakan akronim dari Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok Surakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Solo, Eko Nugroho mengatakan nama aplikasi tersebut tidak ada unsur mengarah hal jorok. Ia mengatakan, pemilihan nama tersebut semata-mata agar mudah diingat.
"Jadi di pikiran saat itu tidak ada sama sekali untuk jorok. Hanya untuk menarik, mudah untuk diingat. Sedang Montok sendiri singkatan dari Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok Surakarta," katanya, Kamis (11/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai, kata tersebut merupakan istilah umum. "Saya rasa kalau istilah umum montok itu orang yang gemuk dan lucu, atau istilah sekarang gemoy," bebernya.
Lebih lanjut, Eko mengatakan aplikasi tersebut dibuat sejak 2021. Di mana aplikasi itu merupakan inovasi dari dirinya saat mengikuti diklat pimpinan administrasi untuk eselon 3.
"Saat itu tujuannya agar menarik dari sisi judul dan mudah diingat. Dan disetujui pembimbing. Dan hasilnya digunakan untuk menunjang kegiatan dinas di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan," bebernya.
Dari aplikasi tersebut, kata Eko, dapat diketahui seberapa besar stok yang ada di pasaran dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Sehingga, diketahui cukup atau tidaknya kebutuhan pangan masyarakat Kota solo.
"Juga dapat dilihat kapan terjadi tren penurunan pasokan, juga harga pangan, dan dapat digunakan kira-kira kapan akan terjadi inflasi atau deflasi bahan pangan," bebernya.
Eko mengaku sampai saat ini tidak mendapat teguran atas penamaan aplikasi tersebut. Meski begitu, bila terdapat pro dan kontra, nama aplikasi tersebut akan diganti.
"Belum ada kalau teguran, tapi kalau diganti kami siap dengan nama baru SMS KEPPO dengan singkatan yang sama," pungkasnya.
Dikritik Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik sejumlah nama program pemerintah karena memakai akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Dia menyebut nama-nama program nyeleneh itu merendahkan etika.
"Pertama ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolelir karena merendahkan etika," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (7/7) dikutip dari detikNews.
Mardani meminta nama program seperti Sipepek dkk itu harus segera diganti. Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.
"Kedua, segera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah. Ketiga, ayo kita laporkan kalau masih ada singkatan yang buruk seperti ini," ucapnya.
Viral Nama Program Nyeleneh
Sebelumnya, diberitakan bahwa sejumlah program memakai akronim nyeleneh. Beberapa di antaranya adalah program yang diinisiasi oleh pemerintahan daerah. Namun, ada juga nama program dari kementerian.
Sebagai contoh, seperti dilihat detikcom, Minggu (7/7/2024), ada program SiPEPEK dari Kabupaten Cirebon. SiPEPEK merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Tak hanya itu di Cirebon, ada pula nama-nama program lain yang juga nyeleneh. Ada nama program SISKA KU INTIP kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma buatan Pemprov Kalimantan Selatan. Ada juga SIMONTOK milik Pemkot Solo.
Baca juga: Viral Dosen Mesum Part II, UMS Investigasi |
(aku/dil)
