.webp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) menyebut, mereka sudah tidak bisa menganulir berkas pendaftar PPDB SMA atau SMK, termasuk yang menggunakan piagam palsu. Namun, Disdikbud menyatakan pendaftar yang terbukti menggunakan piagam palsu akan dikeluarkan saat proses daftar ulang.
"Ketika diminta untuk membatalkan kan sistem ini terus bergerak, laporan itu kan tanggal 26 Juni kita menerima surat dari Disporapar tanggal 27 padahal verifikasi berkas itu terakhir tanggal 24 pukul 15.30 WIB. Otomatis kan tidak bisa dilakukan untuk menurunkan berkas tersebut," ujar Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah saat ditemui di kantornya, Jalan Pemuda, Semarang, Jumat (29/6/2024).
Sebagai informasi saat ini beredar piagam diduga palsu yang digunakan untuk PPDB SMA/SMK khususnya di Semarang. Di SMA 3 Semarang, tercatat ada 25 calon peserta didik yang mendaftar menggunakan piagam tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uswatun menyebut piagam yang digunakan sudah sesuai juknis dengan surat keterangan kepala sekolah dan legalisir dari Disporapar. Karena itu, pihaknya menerima piagam tersebut saat verifikasi berkas.
"Mengapa sampai masuk verifikasi? Karena sudah ada keabsahan kepala sekolah sesuai juknis, kemudian dilegalisasi dari Disporapar. Maka secara dokumen itu resmi dokumen yang sudah diabsahkan, bukan kebenaran dokumen itu," jelasnya.
Karena itu, pendaftar tetap berkesempatan diterima meski menggunakan piagam palsu yang saat ini beredar. Namun, jika terbukti piagam itu palsu, calon peserta didik terancam dikeluarkan dari sekolah.
"Nanti kan pengumuman setelahnya ada daftar ulang dari tanggal 3 (Juli) sampai 13, itu kan harus dibawa dokumen aslinya. Di situlah proses verifikasi ulang, bukan mengulang yang kemarin ya tapi berkasnya benar-benar dikumpulkan nah itu berproses," ujarnya.
Dia memang belum bisa menyimpulkan bagaimana nasib para pendaftar yang menggunakan piagam yang diduga palsu tersebut. Namun, dalam juknis PPDB, peserta didik itu bisa dikeluarkan.
"Di juknis itu pada kolom sanksi, jadi orang tua peserta didik itu bertanggung jawab pada dokumen yang diunggah. Apabila nanti bisa dibuktikan ada dokumen yang palsu atau tidak benar maka peserta didik itu bisa dikeluarkan dari sekolah, artinya dia sudah diterima dulu kan," tambahnya.
Uswatun meminta agar kejadian ini dijadikan pelajaran bagi banyak pihak. Sebab, bila nanti piagam yang digunakan itu terbukti palsu, hal itu akan menjadi rekam jejak yang buruk.
"Ini memberikan sebuah pembelajaran untuk semuanya. Ya sudah lah kalau segala sesuatu yang dimulai dengan tidak jujur ini kan dampaknya panjang dan tidak hanya mengenai diri sendiri tapi juga track record sekolah, orang tua. Jadi rekam jejak yang kurang baik juga. Kalau memang nanti hasilnya harus keluar," katanya.
Diketahui, saat ini diduga beredar piagam palsu yang digunakan untuk mendaftar PPDB khususnya SMA di Semarang. Piagam yang dimaksud adalah piagam yang didapat dari kejuaraan marching band internasional yang diselenggarakan di Malaysia.
Di sana, tim marching band itu diduga mendapat juara ketiga. Namun piagam yang digunakan untuk mendaftar PPDB tertulis juara pertama.
Hingga saat ini baru SMA 3 yang melaporkan terkait adanya piagam palsu tersebut. Uswatun juga belum mengetahui ada berapa pendaftar yang menggunakan piagam tersebut.
"Jadi lombanya itu ada, tapi juaranya adalah juara 3. Piagam yang diterima juga juara 3, tapi yang bersangkutan itu mengaku piagam yang dimintakan legalisasi ke Disporapar itu adalah piagam buatan sendiri dan sebenarnya bukan juara 1," jelasnya.
(apu/apl)
