Ini Perbedaan Plt, Pjs, Pj, dan Plh Kepala Daerah Beserta Tugasnya

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang ini menandai akan adanya pergantian jabatan untuk posisi kepala daerah. Di masa pergantian ini tentu saja tidak boleh terjadi kekosongan di kursi jabatan tersebut.

Oleh sebab itu, akan ada beberapa orang yang menjadi pengganti sementara yang terdiri dari Plt, Pjs, Pj, dan Plh Kepada Daerah. Walau secara garis besar keempat jabatan tersebut bertugas menggantikan kepala daerah untuk sementara, tetapi tugas yang mereka tangani tetap berbeda-beda.

Lalu, apa sih perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Berikut ini penjelasan tentang perbedaan istilah Plt, Pjs, Pj,dan Plh kepala daerah beserta tugasnya.

Perbedaan Plt, Pjs, Pj, dan Plh Kepala Daerah

1. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

Dikutip dari buku Administrasi Hukum Negara, istilah Plt ini merujuk pada pelaksana tugas yang diperlukan ketika terjadi kekosongan sementara karena kepala daerah sedang berhalangan sementara atau terjerat kasus. Biasanya posisi pelaksana tugas ini akan diisi oleh wakil kepala daerah. Apabila wakil kepala daerah juga sedang berhalangan sementara atau berada dalam masa tahanan, yang menjadi Plt adalah sekretaris daerah.

Jabatan Plt ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 angka 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

Masih dikutip dari sumber yang sama, pejabat sementara atau yang disingkat dengan Pjs ini adalah posisi yang ditunjuk oleh menteri untuk menjalankan tugas gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala dan wakil daerah serta menjalankan tugas wali kota dan wakilnya. Pjs menjadi pengganti sementara karena para pejabat-pejabat tersebut sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dalam rangka melakukan kampanye.

Dasar hukum yang mengatur posisi Pjs ini ada di pasal 1 angka 6 Peraturan Mendagri Nomor 74/2016 Juncto Permendagri 1 Tahun 2018.

3. Penjabat (Pj) Kepala Daerah

Mungkin ada yang menebak Pj kepala daerah ini kepanjangan dari penanggung jawab kepala daerah, namun Pj di sini merujuk pada penjabat kepala daerah. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 dijelaskan penjabat kepala daerah ditetapkan oleh presiden untuk gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh mendagri untuk bupati dan wali kota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.

Dikutip dari buku Pengantar Hukum Pilkada, penjabat kepala daerah ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki posisi kepala daerah hingga kepala daerah definitif terpilih dan akan mulai menjalankan tugasnya. Dan biasanya pj kepala daerah ini diisi saat penyelenggaraan pilkada tertunda karena untuk mewujudkan pilkada serentak.

Dasar hukum yang mengatur posisi penjabat negara ini adalah Pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK 67/PUU-XIX/2021.

4. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah

Pelaksana harian atau yang dikenal dengan istilah Plh ini adalah posisi yang hampir sama dengan Plt. Bedanya, Plh ini hanya mengerjakan tugas sehari-hari kepala daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Posisi Plh biasanya akan diisi oleh sekretaris daerah karena kepala daerah sedang berhalangan untuk sementara atau sedang berada dalam masa tahanan.

Dasar hukum dari Plh ini ada dalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi tambahan, meskipun menjadi pengganti sementara untuk menjalankan tugas kepala daerah, Plt dan Plh ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian serta aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Hal tersebut merujuk pada Surat Kepala BKN Nomor K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Tugas Plt, Pjs, Pj, dan Plh Kepala Daerah

A. Tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

Merujuk Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, pelaksana tugas kepala daerah memiliki 5 tugas dan wewenang, yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
4. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
5. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

B. Tugas Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

Menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendagri 1 Tahun 2018, pejabat sementara kepala daerah memiliki 5 tugas yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
4. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
5. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

C. Tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah

Dikutip dari buku Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi, berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, ada 4 tugas yang dilakukan oleh Pj kepala daerah yaitu:

1. Melakukan mutasi ASN.
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

D. Tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah

Merujuk Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Wewenang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, ada 6 tugas yang harus dijalankan oleh plh kepala daerah

1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja.
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
3. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
4. Menetapkan surat penugasan pegawai.
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi.
6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Demikianlah perbedaan Plt, Pjs, Pj, dan Plh kepala daerah beserta tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat ya detikers!

Artikel ditulis oleh Herlin Pratiwi, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka detikcom.

Video: Embun Es di Jawa, Fenomena Langka di Dataran Tinggi Dieng

Video: Embun Es di Jawa, Fenomena Langka di Dataran Tinggi Dieng