.webp)
Sejumlah tenaga honorer teknis yang bekerja di beberapa OPD dan kecamatan Pemkab Banyumas menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka mempertanyakan nasib pengangkatan status ASN ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Agil Prasetyo, Ketua Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (Iwanamas) mengungkapkan kedatangannya kali ini untuk menuntut kejelasan status kepegawaian mereka karena tak kunjung diangkat sebagai pegawai.
"Kita menuntut UU terkait penyelesaian honorer di 2024. Karena di Kabupaten Banyumas honorer masih begitu banyak kisaran 4 ribu lebih. Itu pun yang terdata di BKN. Masih ada beberapa yang belum terdata. Kita mau perjuangkan status kita menjadi ASN," katanya usai audiensi dengan anggota DPRD Banyumas, Rabu (8/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka berharap ada kejelasan status entah itu diangkat menjadi P3K ataupun ASN. Meskipun harus melalui tes secara formalitas.
"Harapan kita tanpa adanya tes dan lainnya. Tapi kalau memang dari UU atau regulasi yang ada melalui tes ya tetap kita laksanakan," terangnya.
Selama ini menurut dia, sejumlah tenaga honorer sudah cukup lama mengabdi. Meski begitu, mereka tidak ada kejelasan kepegawaian.
"Ada yang sudah mengabdi dari 2005 terus 2010, macam-macam. Kalau secara usia harusnya sudah diangkat. Tapi saat ini belum ada kejelasan. Kalau yang dari 2005 itu kepentok masalah regulasi. Tapi kalau yang teman-teman baru 2010 ke sini pada saat itu belum ada penyelesaian," jelasnya.
Dari data yang didapat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada tahun 2021 tercatat ada sekitar 5 ribu tenaga honorer di Kabupaten Banyumas. Jumlah tersebut sudah berkurang karena ada yang sudah diangkat menjadi ASN dan P3K.
"Intinya di 2021 terkait pendataan BKN itu yang masuk kurang lebih hampir 5.000 di Banyumas. Itu sudah ada penyelesaian di tahun 2022-2023 yang test P3K. Ada beberapa yang sudah lolos. Untuk sisanya itu sekitar 4 ribu lebih ini belum keangkat," ungkapnya.
Agil tidak mempermasalahkan apakah nantinya akan diangkat sebagai ASN ataupun P3K. Yang jelas tenaga honorer ini berharap bisa mendapatkan status kepegawaian.
"Kalau harapan kita tetap ASN tapi karena penyelesaian pemerintah pusat adanya P3K ya mau gimana lagi. Yang penting status kita sudah jelas mendapatkan NIP," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Sardi Susanto menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer sejak tahun 2005.
"Mulai 2005 sampai sekarang komitmen saya teman-teman honorer harus dimanusiakan. Kemarin ada pendataan saya selalu komit pada PPTK dan BKSDM untuk semuanya didata tanpa kecuali. Itupun masih ada yang tercecer karena keterbatasan informasi," kata Sardi.
Ia menegaskan akan tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer yang masih tersisa. Karena hal tersebut diperintahkan oleh Undang-undang.
"Data kami ada 5.848 sudah diangkat 1.600-an dari 2021 sampai 2023. Ini di tahun 2024 Kabupaten Banyumas hanya menyampaikan ke pemerintah pusat 1.366. padahal UU nomor 20 tahun 2023 bahwa seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia itu ada 1,7 juta itu akan diangkat di tahun 2024 Desember. Nah ini bagi mereka yang dari 4.222 hanya diajukan 1.366 kan tinggal 2856 ini dikemanakan," ungkapnya.
Ia berujar jika melihat kemampuan keuangan Kabupaten Banyumas sangat memungkinkan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang tersisa. Sebab ada beberapa investasi yang nilainya sangat mumpuni.
"Kalau kita bicara di Banyumas uangnya ada kalau kita mau. Kita butuh kurang lebih Rp 43 miliar. Tapi kita juga memberikan investasi di Bank Jateng kurang lebih Rp 40 miliar, di PDAM Rp 47 miliar, di BKK Rp 35 miliar. Artinya itu lebih dari cukup kalau masalah uang," tegasnya.
Dari hasil konsultasi ke pemerintah pusat, dirinya mengungkapkan pada tahun ini seluruh tenaga honorer akan diangkat. Jika tidak, pihaknya akan mendesak ke Presiden secepatnya.
"Ini yang kemarin saya konsultasikan. Ternyata di pemerintah pusat itu semua akan diangkat. Itu yang 1.366 akan test secara formalitas. Kemudian selebihnya karena mungkin waktu itu akan diberikan NIP dengan sistem paruh bayar atau paruh waktu," kata dia.
"Yang menjadi kendala bahwa menpan sudah merancang segala sesuatunya untuk pelaksanaan perekrutan P3K ini, CPNS tetapi PP nya belum ada. Jadi belum bisa dilaksanakan," sambungnya.
"Informasinya bulan Juni atau Juli menpan sama Komisi 2 akan mendesak presiden untuk mengeluarkan PP karena Presiden Oktober kan harus lengser," pungkasnya.
(apl/cln)
