Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) Kabupaten Klaten menggelar aksi bersama dan talkshow. Kegiatan ini jadi refleksi guna mewujudkan pendidikan inklusi di Kabupaten Klaten.
Acara dimulai dengan long march dari Tugu Punokawan, Klaten menuju Mall Pelayanan Publik (MPP) Klaten. Seratusan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, komunitas, serta masyarakat tampak berjalan kaki ataupun menggunakan kursi roda sambil berorasi terkait pendidikan inklusi.
Ketua PPDK, Qoriek Asmarawati mengatakan aksi di CFD pagi itu menjadi bentuk kampanye penyadaran kepada masyarakat dan pemerintah untuk senantiasa mewujudkan layanan-layanan publik yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami gunakan ruang-ruang publik agar masyarakat bisa tahu bahwa disabilitas itu ada di sekeliling mereka," kata Qoriek kepada detikJateng, di Mall Pelayanan Publik Klaten, Minggu (5/4/2024).
Qoriek mengatakan, aksi dan talkshow ini dilatarbelakangi oleh perhatian PPDK terhadap pelayanan publik Kabupaten Klaten, khususnya di sektor pendidikan. Masih ada beberapa hal yang perlu didorong guna mewujudkan pendidikan inklusi, sehingga tak ada lagi masyarakat penyandang disabilitas yang tertinggal di Kabupaten Klaten.
"Tentu apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan juga kepada pemerintah Kabupaten Klaten. Apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten sudah berprogres, secara bertahap maju," terangnya.
Ia mengungkapkan, Pemkab Klaten bersama PPDK pun telah merancang rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang diharapkan mampu menjadi titik tolak perwujudan pembangunan inklusif di Kabupaten Klaten.
"Dukungan Pemerintah Kabupaten Klaten ini menjadi support motivasi tersendiri bagi kami PPDK untuk terus bergerak menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas," tuturnya.
Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Klaten, Myta Retno Widayanti yang hadir dalam kegiatan tersebut pun menyampaikan apresiasinya kepada PPDK yang senantiasa mengawasi dan memberi masukan terkait perwujudan pembangunan inklusi di Kabuparen Klaten.
Selain sudah berupaya hadir di tengah masyarakat guna menampung segala masukan dari para penyandang disabilitas, kata Myta, Pemkab Klaten bersama PPDK juga telah melakukan pemetaan untuk mendata anak-anak difabel di Kabupaten Klaten yang tidak bersekolag.
"Kemarin Senin-Selasa kita mendorong teman-teman di semua desa untuk pendataan anak tidak sekolah. Harapan kami nanti ada sinergitas antara PPKD dengan teman-teman di desa," terangnya.
Tak hanya itu, Pemkab Klaten telah bekerjasama dengan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) demi menangani permasalah pendidikan di Klaten.
"Alhamdulillah kita tahun ini dapat menjadi lokus UNICEF terkait dengan penanganan anak tidak sekolah dari 15 kabupaten di Jawa Tengah," jelasnya.
"Nah kita juga sudah dibantu oleh Kemendikbud terkait dengan aplikasi, jadi nanti harapan kita pendataan ini selesai, kita bisa intervensi melalui PPDB," sambungnya.
Guna mewujudkan pendidikan inklusi di Klaten, ia pun meminta masyarakat ikut berperan dalam program penanganan anak tidak sekolah. Sinergitas antara Pemkab Klaten dan masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan Klaten sebagai kota yang inklusif.
"Terkait penanganan anak tidak sekolah, terutama yang disabilitas, itu tidak hanya bisa dikakukan pemerintah daerah saja. Jadi kami juga butuh bantuan dari teman-teman di PPDK maupun masyarakat," jelasnya.
Di samping itu, Pemkab Klaten juga berkomitmen agar seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Klaten, khususnya para penyandang disabilitas bisa mengakses pendidikan yang layak.
(akn/ega)











































