1.298 PTT di Brebes Geruduk Kantor Pemkab, Desak Diangkat P3K

Brebes -

1.298 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mereka menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Para peserta aksi melakukan long march dari Islamic Center sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian bergerak menuju kantor Pemkab Brebes dengan berjalan kaki.

Tiba di depan KPT Brebes, para pendemo langsung berorasi sambil membentangkan puluhan poster dan spanduk. Aksi para PTT ini, mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Brebes. Petugas disiagakan untuk mengamankan aksi damai tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa pendemo sempat melakukan orasi berisi tuntutan mereka. Melalui unjuk rasa ini, beberapa PTT menyuarakan agar diangkat menjadi ASN P3K.

Para PTT di Brebes demo minta diangkat P3K Foto: Imam Suripto/detikJateng

Ketua Forum PTT Kependidikan Sutiyono mengatakan mengacu UU 20/ 2023 pasal 66 semua honorer wajib diselesaikan tahun 2024. Termasuk honorer nonguru yang bekerja sebagai satpam, operator sekolah, tenaga perpustakaan, tukang kebun, dan jaga malam.

"Kami mendesak, semua tendik, mulai dari SD dan SMP baik itu penjaga malam, operator sekolah, tenaga pustaka, satpam juga tukang kebun diangkat jadi P3K," kata Sutiyono kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Aksi demo ini diterima langsung Sekda Brebes Djoko Gunawan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Caridah dan pejabat lain.

Sekda Brebes, Djoko Gunawan mengungkap, jumlah honorer staf kependidikan berdasarkan dapodik sebanyak 1.298 orang. Terkait tuntutan PTT, Djoko mengatakan, Pemkab segera berkirim surat ke Kemenpan RB terkait aksi ini.

Djoko mengungkap Pemkab Brebes membuka 600 formasi pada 2024, sehingga para PTT bisa berkesempatan mendaftar.

"Berdasarkan dapodik, staf pendidikan sebanyak 1298 orang. Mereka minta diangkat P3K. Saat ini kita buka formasi 600 orang, terdiri CPNS 240 dan P3K 360 orang. Jadi dari sebagian mereka mungkin sudah bisa mulai mendaftar untuk tahun 2024 ini," beber Sekda.