.webp)
Simpatisan PDIP mendatangi kantor DPC PDIP Sukoharjo. Kedatangan mereka meminta caleg DPRD Sukoharjo dari PDIP Aristya Tiwi Pramudiyatna (Dapil 2) dan Ngadiyanto (Dapil 5) dilantik karena suaranya masuk sesuai penghitungan KPU.
Saat massa datang, kantor DPC PDIP Sukoharjo nampak kosong. Pintunya terkunci. Tak ada perwakilan DPC PDIP Sukoharjo yang datang menemui massa.
Ketua Ranting PDIP Desa Karang Tengah, Weru, Didik Rudiyanto menyesalkan hal tersebut. Pasalnya, ia mengaku telah memberikan pemberitahuan ke pengurus DPC PDIP Sukoharjo terkait aksi siang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini kantor DPC saat didatangi kosong, pengurus pun tidak ada satu pun yang berani muncul. Dan ini sebuah kepengurusan yang mandul, banci, dan tidak aspiratif bagi kami. Ganti kepengurusan DPC PDIP Sukoharjo," kata Didik kepada awak media, Senin (18/3/2024).
Meski DPC PDIP Sukoharjo dalam kondisi kosong dan terkunci, mereka tetap melakukan orasi agar Tiwi dan Ngadiyanto tetap dilantik sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2024.
Massa sempat menggedor jendela di kantor DPC PDIP Sukoharjo. Beruntung aksi itu tidak menimbul provokasi dan kerusakan. Koordinator massa berhasil mengendalikan massa yang sempat panas.
"Ini belum yang terakhir, kami sampai titik darah penghabisan akan terus berjuang, menghadap Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan Pak Sekjen (Hasto) menyampaikan hak Tiwi dan Ngadiyanto harus dilantik jadi anggota DPRD Sukoharjo," jelasnya.
 Aksi demo di depan kantor DPC PDIP Sukoharjo oleh simpatisan PDIP, Senin (18/3/2024). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng |
Dalam kesempatan itu, ia juga membahas soal penerapan sistem Komandante. Hal itu dinilai merugikan bagi caleg yang mendapatkan wilayah dengan DPT rendah.
Terlebih, sistem itu hanya diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, tidak secara nasional. Sehingga ia menilai sistem Komandante hanya merugikan dan tidak membesarkan partai.
"Itu hanya di Jateng dan tidak semua. Boyolali dan Solo ternyata tidak ada Komandante. Ini pembodohan politik dan pembodohan demokrasi. Kerugiannya seperti ini, caleg suara banyak dikalahkan caleg yang nilainya sedikit. Ini merugikan caleg terpilih, apalagi dengan biaya (kampanye) yang luar biasa," pungkasnya.
Salah satu caleg PDIP Sukoharjo, Ngadiyanto berharap dirinya dan Tiwi tetap bisa dilantik. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, ia siap menggelar aksi susulan dengan massa yang lebih besar.
"Kedatangan kami ke DPC untuk menyuarakan suara rakyat kita, terkait aturan partai yang berseberangan dengan aturan penyelenggara Pemilu. Kami menuntut hak kami, kami menuntut dilantik. Harapan kami, saya dan Mbak Tiwi dilantik," kata Ngadiyanto di kesempatan yang sama.
Sebelumnya, simpatisan PDIP melakukan aksi demo di depan kantor KPU Sukoharjo. Mereka datang sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan motor, mobil, dan bus. Mereka mengenakan seragam beratribut PDIP.
Perwakilan massa dipersilakan melakukan audiensi dengan Ketua dan Komisioner KPU Sukoharjo. Sementara massa lainnya menunggu di luar.
Ketua Ranting PDIP Desa Karang Tengah, Weru, Didik Rudiyanto mengatakan massa yang datang dari ranting di Kecamatan Weru, Mojolaban, dan Baki.
"Kami datang untuk memberikan dukungan kepada KPU Sukoharjo, untuk mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku, yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan sesuai keputusan MK proporsional terbuka, penentuan caleg terpilih adalah suara terbanyak. Dan KPU sepakat itu, tinggal menunggu rekomendasi KPU Pusat," kata Didik kepada awak media, Senin (18/3).
(rih/apl)
