Relawan Minta Caleg PDIP Pekalongan Suara Tak Linier Paslon 03 Tidak Dilantik

Relawan Minta Caleg PDIP Pekalongan Suara Tak Linier Paslon 03 Tidak Dilantik

Robby Bernardi - detikJateng
Jumat, 08 Mar 2024 15:46 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud datangi Kantor PDIP Pekalongan, Jumat (8/3/2024). Mereka meminta caleg yang perolehan suaranya tak linier dengan suara Ganjar-Mahfud agar tak dilantik.
Relawan Ganjar-Mahfud datangi Kantor PDIP Pekalongan, Jumat (8/3/2024). Mereka meminta caleg yang perolehan suaranya tak linier dengan suara Ganjar-Mahfud agar tak dilantik. Foto: Robby Bernardi/detikJateng
Pekalongan -

Relawan Ganjar-Mahfud mendatangi Kantor DPC PDIP Kabupaten Pekalongan. Mereka menuntut agar caleg yang memperoleh suara banyak yang tidak sebanding dengan perolehan suara paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk tidak dilantik menjadi anggota DPRD.

Sembari membawa sejumlah poster dan spanduk, para relawan ini mendukung dan meminta agar DPC PDIP Kabupaten Pekalongan melaksanakan Surat Edaran dari DPP PDIP Nomor 5775/IN/XII/DPP/2023, tentang instruksi bergerak secara masif memenangkan Pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Puluhan relawan ini ditemui oleh Ketua Markas DPC PDIP Kabupaten Pekalongan, Salam, di kantor DPC yang berada di Jalan Tengku Umar 11 Tanjungsari, Kajen, Kabupaten Pekalongan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat edaran tersebut, itu ditujukan dari semua ketua DPD, DPC, dan semua caleg yang ada. Di mana dalam surat edaran tersebut, itu suara caleg itu harus linier. Jumlah suara caleg, itu dengan jumlah suara capres dari 03, minimal sama dalam surat edaran itu," kata Andi Agus selaku Tim Hukum Relawan Nusantara Satu Center kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Kalau tidak sama, menurut Andi, akan menjadi pertimbangan khusus untuk tidak dilakukan pelantikan DPRD.

ADVERTISEMENT

"Nah, kenapa hari ini teman-teman relawan, simpatisan, kader, semua berkumpul melakukan aksi damai ini, karena ada salah satu caleg yang berani memasang gambar baliho besar, gambar caleg dari Dapil IV (Kabupaten Pekalongan), sebelahnya gambar Prabowo-Gibran," ungkapnya.

"Nah ini yang menjadi masalah. Dan kami berkesimpulan, ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Buktinya, dia tidak melaksanakan instruksi partai. Dan dibuktikan lagi dengan jumlah suara yang tidak sama," kata Andi.

Relawan Ganjar-Mahfud datangi Kantor PDIP Pekalongan, Jumat (8/3/2024). Mereka meminta caleg yang perolehan suaranya tak linier dengan suara Ganjar-Mahfud agar tak dilantik.Relawan Ganjar-Mahfud datangi Kantor PDIP Pekalongan, Jumat (8/3/2024). Mereka meminta caleg yang perolehan suaranya tak linier dengan suara Ganjar-Mahfud agar tak dilantik. Foto: Robby Bernardi/detikJateng

Andi menyebut, suara caleg tersebut di desanya, jumlahnya tidak sebanding bahkan jauh berada di bawah perolehan suara caleg yang bersangkutan.

"Jadi suara caleg ini dengan suaranya 03 (Ganjar-Mahfud) itu jomplang. Suara caleg ini 1.803 di desa tersebut. Tapi suara 03 di desa ini, di desa caleg ini, itu 1.277. Sedangkan suara 02 itu mencapai 1.866," jelasnya.

Andi menduga caleg yang dimaksud tidak bisa bekerja maksimal sesuai dengan surat edaran DPP PDIP, meskipun di lingkungan zonasinya sendiri.

"Ini berarti caleg ini telah berkhianat dengan partai. Yang merasa diingkari adalah relawan, simpatisan, kader yang ada. Menyalahi instruksi dari DPP," ungkapnya.

Dengan adanya temuan itu, diharapkan pihak DPC PDIP bisa mengambil sikap seperti apa yang telah diinstruksikan oleh DPP PDIP.

"Kita hanya menuntut, pernyataan sikap dari DPC Kabupaten Pekalongan, atas adanya salah satu caleg yang menjadi sampel dalam perkara ini, secara tidak patut, ini tidak bisa kami terima," ungkapnya.

Pihaknya berencana dalam waktu secepatnya untuk ke DPP atas temuan kasus tersebut.

Saat ditanya, apakah hanya ada satu temuan caleg, Andi mengungkapkan ada temuan lainnya.

"Ada banyak (temuan). Kita juga akan menyusun cari bukti-bukti dulu untuk penguatan. Kebetulan kita sudah menemukan satu yang tadi. Kalau yang caleg tadi, kita ada bukti berupa MMT yang dengan terang-terangan memasang gambar baliho caleg dan capres lain yang bukan usungan dari PDIP. Itu yang pertama," ucapnya.

Yang kedua, lanjut Andi, caleg tersebut juga berani menolak bantuan sembako murah dari tim Ganjar.

"Alasannya tidak jelas. Berkembang di masyarakat alasannya, karena konstituennya sudah condong ke (capres) 02," ucapnya.

Respons Ketua DPC PDIP Kabupaten Pekalongan

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kabupaten Pekalongan, Riswadi, menyampaikan apresiasi kepada relawan sebagai bentuk kepedulian dengan partai.

"Adanya aksi itu akan kita tampung, akan kita sampaikan ke Provinsi dan Pusat," terang Riswadi.

Namun, pihaknya meluruskan terkait MMT caleg dengan capres yang diusung partai lainnya. Ia menjelaskan foto caleg dan capres itu tidak dalam satu MMT.

"Terkait dugaan, itu, tidak dalam satu MMT tapi ada gambar Prabowo dan sampingnya gambarnya Nurudin (caleg PDIP Dapil IV), di lokasi yang sama," katanya.

Di dapil tersebut, dikatakan Riswadi, perolehan suara caleg juga di bawah perolehan suara Ganjar-Mahfud.

"Nurudin itu sekitar 6 ribu, di bawah perolehan suara capres nomor 3 (Ganjar-Mahfud) yang di dapil itu memperoleh suara 10 ribuan," ucapnya.

Konfirmasi Caleg

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi adanya MMT gambar caleg dan capres yang diusung partai lainnya, caleg PDIP Dapil IV Kabupaten Pekalongan nomor urut 3, Slamet Nurudin mengungkapkan MMT dibuatkan oleh warga setempat, yang secara kebetulan ikut mendukung dirinya namun mempunyai pilihan sendiri soal capres.

"Itu (yang buat) atas nama warga, itu bukan pengurus PDIP, bukan tim pemenangan Pak Ganjar, hanya warga. Kebetulan mendukung saya. Terus dia mencetak MMT sendiri," ucap Nurudin saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Buktinya ia nyetak sendiri, itu kan ada merek usahanya. Itu usaha dia sendiri. Dia minta file sama teman-teman yang bisa saya suruh nyetak, terus dicetak sendiri. Terus dia juga orangnya ngefans sama Prabowo, dia nyetak gambar Pak Prabowo juga, terus dia masang di rumahnya sendiri, di teras sendiri itu, dan nggak masang ke mana-mana," jelas Nurudin.

Saat ditanya, apakah dengan kondisi saat ini dirinya bisa terancam gagal dilantik, ia menegaskan tidak seperti itu.

"Ya nggak mungkin lah, SK itu kan ibaratnya untuk caleg yang di daerahnya, PDIP kan ada zonasi, misal di zonasinya suara presiden kalah dengan suara sendirinya, itu bisa ditangguhkan. Lha sedangkan saya 15 desa suara saya 6.551, suaranya Pak Ganjar 10 ribu sekian, banyak Pak Ganjar malah," jelasnya.

Terkait perolehan suara di desanya, yang perolehan suaranya jauh lebih banyak suara dirinya ketimbang perolehan suara Ganjar-Mahfud, ia menekankan di dalam instruksi DPP menekankan zonasi bukan desa domisili.

"Lha tapi kan nggak nyambung dengan yang di SK itu. Di SK itu kan bahasanya di desa zonasi. Artinya, di SK itu tidak berbunyi di desa tertentu. Kalau di desa sendiri, suaranya fiktif mungkin. Aku malah belum ngecek. Cuma saya perkirakan kalau di desa sendiri wong saya mencapai 2 ribu sekian, Pak Ganjar berapa ya? Tapi kalau di desa sendiri kan beda, artinya kan nuansa sedulur-sedulur kan beda," ucapnya.




(rih/apl)


Hide Ads