.webp)
Ramai pembahasan soal wacana hak angket terkait Pilpres 2024. Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pendapatnya.
Haedar menekankan bahwa Muhammadiyah sejak awal bersikap sama, yakni sebagai organisasi yang netral.
"Kita sebagai organisasi, porsinya netral dan independen dari kekuatan-kekuatan politik, tapi kita berada dalam satu sistem negara yakni Negara Republik Indonesia, kita memiliki peran politik kebangsaan," kata Haedar kepada wartawan usai membuka acara Munas Tarjih XXXII di UMPP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita selalu mengimbau jika ada masalah yang disebut dengan penyimpangan, kecurangan, selesaikan secara hukum dan konstitusi yang berlaku. Harus ada rekonsiliasi kembali ke fitrah persatuan Indonesia," lanjutnya.
Haedar juga meyakini kekuatan-kekuatan politik akan bersikap dewasa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan Indonesia.
"Karena kan pertandingan di mana pun harus ada akhirnya, ada yang menang, ada yang kalah, tapi kita harus dewasa. Ya, yang menang jangan jemawa dan yang kalah jangan jatuh diri. Tapi lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu," ucap Haedar.
Terkait hak angket, Header mengembalikan ke kekuatan politik yang terlibat dalam kontestasi Pemilu.
"Muhammadiyah tidak masuk ke ranah itu, tetapi jika semua peran politik itu dimaksudkan untuk tegakkan kehidupan demokrasi, etika, dan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya tentu saya percaya setiap kekuatan politik sudah matang dan dewasa," ungkapnya.
Menurutnya, Muhammadiyah hanya mempunyai kekuatan dan suara moral yang tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang sedang berkontestasi maupun yang bersengketa.
"Kita tetap menghargai keragaman termasuk keragaman pilihan politik, tapi dasar kita ini persatuan dan membawa Indonesia tetap utuh," kata Haedar.
Namun, ia berharap di Pemilu mendatang agar lebih baik.
"Di (Pemilu) 2029, harus lebih baik lagi dan zona nol toleransi terhadap berbagai kesalahan dan penyimpangan," harapnya.
Haedar pun kembali menegaskan bahwa Muhammadiyah hanya berpolitik kebangsaan, tidak berpolitik praktis.
"Muhammadiyah tidak berpolitik praktis tapi kita berpolitik kebangsaan. Maka hasil akhirnya, kita tidak berpengaruh oleh dinamika politik partisan atau kepartaian atau kontestan pemilu," pungkasnya.
(rih/apu)
