.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar acara menteri mengajar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Di hadapan ratusan ASN yang hadir, ia menegaskan proses rekrutmen honorer dari tim sukses tidak boleh diteruskan.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengajar ASN di lingkup Kabupaten Klaten. Di hadapan jajaran Pemkab Klaten itu, ia memberikan materi terkait reformasi birokrasi yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat.
"Karena selama ini banyak sekali birokrasi sibuk untuk urusan orang-orang, tapi dampak ke rakyatnya kurang. kedua, birokrasi harus lincah. Nggak boleh lagi birokrasi lambat," kata Anas di pendapa Pemkab Klaten, Kamis (22/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat memberikan materi, Anas pun mengkritik proses rekrutmen honorer yang diambil dari tim sukses atau relawan. Menurutnya, hal tersebut tak bisa terus dilanggengkan, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada peningkatan birokrasi.
"Karena bekas relawan, bekas tim sukses, bekas orang yang berjasa, maka dijadikanlah di honorer. Tentu ini tidak boleh terus-menerus. Sekarang untuk tes PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah sangat terbuka," tegasnya.
"Tesnya sekarang sudah transparan, tidak bisa titip orang dalam. Sudah waktunya kita memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang tidak punya jabatan di kampung sekalipun, untuk menjadi ASN. Pengabdi sekaligus melayani rakyat," sambungnya.
Anas pun mengungkapkan tes PNS kini sudah lebih ketat, agar orang-orang yang nantinya direkrut merupakan SDM yang kompetitif dan profesional, yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju.
Selain itu, Anas menyoroti terkait banyaknya kemunculan aplikasi oleh lembaga kenegaraan. Menurutnya, perlu dihindari prinsip satu inovasi satu aplikasi. Pasalnya satu aplikasi yang bisa mengintegrasi berbagai pelayanan publik akan lebih baik dan lebih memudahkan masyarakat.
"Sekarang yang penting adalah bukan banyaknya aplikasi tapi interoperabilitas aplikasi. Maka 1 inovasi sekarang tidak harus dengan satu aplikasi. Sekarang rakyat semakin pusing karena setiap inovasi melahirkan aplikasi," tuturnya.
Oleh karena itu, mantan Bupati Banyuwangi itu pun mengimbau pengadaan satu platform yang bisa mengintegrasikan berbagai layanan publik dari Pemkab untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengakses berbagai aplikasi yang rumit dan terduplikasi.
"Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, tapi harus bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani yang juga hadir dalam kegiatan siang itu mengungkapkan manajemen ASN yang ada di Kabupayen Klaten. Terdapat 10.215 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten.
"Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7.507 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2.708. Sementara jumlah honorer K2 sejumlah 97 orang, yang sudah diusulkan formasi teknis ada 16 dan jumlah non-ASN, non-K2 yang belum masuk PPPK sebanyak 2.805," ungkap Sri Mulyani.
Pemkab Klaten pun telah meluncurkan RB general dan RB tematik untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. "Tahun 2023 dalam penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten memperoleh indeks RB sebesar 78,38 dengan predikat 'BB' (sangat baik), melonjak tajam dari tahun sebelumnya 59,61," terangnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, percepatan penerapan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di Klaten telah diresmikan pada 5 Desember 2023 oleh Wakil Presiden Indonesia, Menteri PAN RB di Jakarta, bersama 103 MPP lainnya dari 26 daerah di Indonesia.
"MPP Kabupaten Klaten hadir dengan memberikan 140 jenis pelayanan publik dari 25 instansi di Kabupaten Klaten," terangnya.
Ia berharap MPP ini nantinya dapat menjadi one stop service, atau pelayanan satu pintu yang bisa mempermudah masyarakat.
(ncm/ega)
