.webp)
Bupati Demak, Esti'anah mengatakan status darurat tanggap bencana di wilayahnya resmi diperpanjang selama 14 hari. Dia menceritakan kondisi terkini terkait bencana banjir tersebut.
"Perkembangan terbarunya untuk Pantura sudah dibuka tentunya kemarin diaktifkan mobil pompa yang besar dan sekarang di-off kan terlebih dahulu, tetapi kita masih akan tetap membersihkan dengan pompa-pompa lebih kecil karena saluran pembuangan sungai pelayaran ini alirannya rada terhambat ya, kecil," kata Esti'anah di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (22/2/2024).
Saat ini, pihaknya tengah fokus untuk memompa air dari beberapa desa yang masih tergenang. Untuk tanggul yang sempat jebol, kini sudah seluruhnya tertutup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggul yang besar yang di Sungai Wulan sudah tertutup dan ini masih proses pemadatan karena ini tanggul baru, itu kan kalau tidak kuat takutnya ada jebolan berikutnya," tambahnya.
Esti'anah berharap dalam waktu satu minggu ini banjir sudah bisa tuntas di wilayahnya. Meski begitu, masih ada satu desa yang tergenang cukup tinggi karena berada di daerah rendah.
"Alhamdulillah dari target awalnya BBWS itu penutupan tanggul itu 3 hari kemudian 50 hari pengeringan, tetapi alhamdulillah satu-dua minggu ini bisa pengeringan untuk persiapan kita nanti pemilu susulan di tanggal 24 besok Sabtu," jelasnya.
Saat ini diperkirakan masih ada 10 ribu pengungsi yang tersebar di beberapa titik. Mereka tersebar di beberapa titik terutama di SMK Ganesha, IPHI Gajah, SD 2 Gajah, dan di Jatiwetan Kudus. Pemkab masih mendistribusikan makanan melalui beberapa dapur umum yang ada.
"Menurut laporan masih banyak pengungsi yang mengungsi di rumah warga, tidak di pengungsian utama. Jumlah terakhir kemarin terlapor 10 ribu, mungkin hari ini tetap berkurang karena sudah mulai surut semuanya," tambahnya.
Esti juga menyatakan status darurat bencana di wilayahnya telah diperpanjang. Menurutnya hal itu dibutuhkan untuk mendapat keleluasaan menggunakan anggaran.
"Karena SK tersebut kan memang untuk bisa menggunakan berbagai anggaran baik dari pusat, provinsi, dan semuanya. Jadi kalau tidak ada SK tersebut ada keterbatasan dalam menangani bencana tersebut dan kita ketahui bersama memang saat habis SK pertama itu kan belum surut secara keseluruhan," jelasnya.
(rih/dil)
