Massa aliansi mahasiswa se-Banyumas Raya menggelar aksi di halaman kompleks kantor Bupati Banyumas. Massa ini merupakan gabungan dari HMI Unsoed, Uin Saizu, UMP, dan Amikom.
Dalam aksi ini sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga. Awalnya massa ingin merangsek masuk ke kantor DPRD Banyumas dengan meneriakkan reformasi. Namun dihalangi oleh petugas kepolisian.
Karena tidak berhasil merangsek masuk, massa aksi kemudian berjalan ke sebelah selatan Alun-alun Purwokerto atau di Jalan Jenderal Soedirman hingga menutup setengah badan jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesampainya di lokasi ini, massa membakar ban yang sudah dibawa sejak awal. Asap hitam membubung tinggi begitu api menyala.
Baca juga: 10 Besar Caleg DPR RI Jateng V: Puan Melejit |
![]() |
Ditemui di sela aksi, koordinator aliansi mahasiswa Banyumas Raya, Ilham Al Hamdi menjelaskan ini merupakan upaya mahasiswa untuk menyuarakan sistem demokrasi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai bermasalah.
"Hari ini kawan-kawan aliansi mahasiswa Banyumas Raya menggelar aksi mengenai demokrasi. Kita bisa melihat demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata Ilham kepada wartawan, Senin (19/2/2024).
Menurutnya, rezim pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah merusak tatanan demokrasi.
"Kita bisa melihat rezim otoriter Pak Jokowi sudah menghambur-hamburkan konstitusi. Maka dengan hal itu, kita sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan bangsa, dengan hal ini kita bisa menaruh harapan besar kepada Banyumas (pemerintah) bisa menyadarkan masyarakat ini agar tetap bisa kondusif terhadap yang ada di dalam pemilihan," terangnya.
![]() |
Ia berharap Presiden Jokowi tidak memainkan konstitusi. Sebab dikhawatirkan akan ada gejolak perubahan.
"Soalnya dikhawatirkan aliansi mahasiswa di Banyumas ini ada gejolak-gejolak perubahan yang ada di dalam iklim demokrasi Indonesia," jelasnya.
"Seperti pemilu tidak netral itu contohnya bisa melihat, konstitusi dikebiri. Yang aturan tidak bisa menjabat jadi bisa. Maka dengan hal itu kita tidak boleh memainkan-mainkan konstitusi," pungkasnya.
(apl/rih)