.webp)
Film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' kini sedang hangat diperbincangkan. Namun, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengaku belum menontonnya.
"Belum (nonton) tapi kemarin sudah ramai, kalau saya cuma lihat di berita aja kemarin," kata Kaesang kepada wartawan usai main mini soccer di Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/2/2024), dilansir detikNews.
Tak mengomentari terkait isi film tersebut, Kaesang mengatakan hanya melihat dari berita setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang nanggapi itu kemarin dari TKN kan sudah ada yang menanggapi. Kemarin kayanya Pak Hasto juga sudah menanggapi juga, yaudah cuma sekadar lihat-lihat berita itu aja," jelas putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
 Ketum PSI Kaesang Pangarep (Devi/detikcom) Foto: Ketum PSI Kaesang Pangarep (Devi/detikcom) |
Tanggapan TKN Prabowo-Gibran
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan sebagian besar isi film 'Dirty Vote' adalah fitnah.
"Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut.
Selain itu, Habiburokhman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu dilakukan karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah diatas 50 persen.
"Nah ini karena mungkin Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat," ungkapnya.
Sementara itu diketahui, film tersebut menceritakan terkait dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan soal menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.
Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.
(cln/apu)
