Rektor Unissula Ngaku Didatangi Eks Rektor dari Solo, Diminta Tak Kritik Jokowi

Rektor Unissula Ngaku Didatangi Eks Rektor dari Solo, Diminta Tak Kritik Jokowi

Angling Adhitya Purbaya - detikJateng
Senin, 12 Feb 2024 18:34 WIB
Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof Gunarto pada Senin (12/2/2024).
Foto: Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof Gunarto pada Senin (12/2/2024). (Angling Adhitya Purbaya/detikJateng)
Semarang -

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr Gunarto SH MH mengaku sempat didatangi mantan rektor salah satu universitas di Solo. Dia diminta tidak mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Gunarto justru menyatakan sikap dan mengkritik pemerintahan.

Gunarto mengatakan pada 2 Februari 2024, sempat didatangi oknum mengaku polisi diminta membuat video termasuk mengomentari keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani pandemi. Tapi kemudian hal itu bisa berhasil ia tolak.

"Meminta video seperti yang diungkapkan oleh Rektor UNIKA. Setelah menolak, ada mantan rektor yang hadir ke Unissula menemui saya," kata Gunarto di kantornya, Senin (12/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian dia menjelaskan pada 7 Februari 2024 kembali didatangi seseorang. Kali ini seorang mantan rektor dari Solo yang juga rekannya yang meminta agar tidak mengkritisi pemerintah seperti yang digaungkan kampus lain.

"Itu kawan saya. Mantan rektor di perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah. Ditanya 'kamu sudah didatangi polres?' Saya nggak mau. Saya nggak mau karena Unissula berjuang melawan nepotisme, bau busuk nepotisme. Apalagi pelaku pak 'lurah', beserta paman dan anak. Menjadi serius di Unissula. Dia minta, karena Unissula belum buat petisi, agar tidak membuat petisi, buat baik-baik saja soal suksesnya Jokowi, sukses penanganan COVID-19. Permintaaa itu saya tolak," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Bahkan mantan rektor itu sempat kembali menghubungi Gunarto untuk meyakinkan. Ia merasa prihatin seorang guru besar ikut-ikutan memberikan tekanan.

"Prihatin guru besar membuat tekanan psikologis untuk kampus," tegasnya.

Gunarto kemudian bersama BEM dan Wakil Rektor I Dr Andre Sugiyono, Wakil Rektor II Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, Wakil Rektor III M Qomarudin ST MSc PhD mengeluarkan pernyataan sikap.

"Ini dipicu penyelenggaraan pemilu semacam suasana yang mencekam yang kita jadi tidak enak. Karena kampus Unissula jadi kampus perjuangan yang memperjuangkan kualitas demokrasi. Khususnya melawan bau busuk nepotisme," ujarnya.

Berikut pernyataan civitas akademika Unissula:

1. Mengingatkan kepada Presiden dan para elite politik di negeri ini bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Untuk itu berhentilah menggunakan taring kekuasaan untuk ambisi pribadi, ambisi dinasti, ambisi golongannya sendiri dengan sewenang-wenang. Berhentilah membuat teladan buruk terkait etika dan kepantasan bagi anak-anak di negeri ini dengan menggunakan kekuasaan untuk menekan, menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi, menggunakan kekuasaan untuk menakut nakuti, menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti.

2. Mengecam, upaya intimidasi dan pembungkaman suara perguruan tinggi yang selama ini mengawal demokrasi

3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir dan memberikan rasa aman sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan bersikap adil serta menjaga jarak yang sama dengan para kontestan Pemilu bukan justru memihak dan menjadi tim sukses salah satu paslon.

4. Menyerukan agar semua mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawal proses demokrasi dengan mengawasi secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing

5. Menyerukan gerakan menyadarkan keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan dengan tidak terpengaruh oleh politik uang, bansos, intimidasi dan tekanan penguasa.

6. Menyerukan pentingnya komitmen masyarakat menyambut Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta menghindari perpecahan.

7. Menyerukan pentingnya pelaksanaan Pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai bagian penting penguatan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

8. Menyemangati KPU agar bisa melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil sesuai dengan mandat undang undang Pemilu. Menyemangati profesionalime Bawaslu, TNI, Polri, untuk melakukan pengawalan pelaksanaan Pemilu secara netral dan tanpa memihak salah satu paslon capres dan cawapres.




(apu/ahr)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads