.webp)
Pencoblosan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Pengamat Pemilu Universitas Diponegoro yang juga mantan Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih menengarai saat penghitungan suara di TPS menjadi titik paling rawan persoalan.
"Saya melihat ini (kerawanan) sebenarnya lebih pada penghitungan suara. Menurut saya harus benar cermat itu waktu di TPS karena itu data dasar," terang Sri Wahyu Ananingsih usai menjadi pembicara konsolidasi pengawasan masa tenang di Bawaslu Kabupaten Klaten, Kamis (8/2/2024) siang yang dihadiri KPU, Polres, Kodim, dan partai pengusung.
Dijelaskan Ana, data suara di TPS merupakan data dasar yang akan mengalir sampai pusat. Kalau data dasar sudah ada manipulasi atau salah input akan rawan masalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau data dasar sudah ada manipulasi atau salah input meskipun dilakukan penanganan, tidak akan bisa 100 persen. Kalau sudah dilakukan penghitungan di pusat akan sulit," papar Ana yang juga dosen Fakultas Hukum Undip itu.
Apalagi, sambung Ana, pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya terutama di Pilpres. Dia menerangkan, Pilpres diikuti oleh pasangan calon (paslon) yang benar-benar baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tak bisa mencalonkan lagi.
"Rawan sekali karena kali ini hampir imbang tidak seperti 2019 yang lalu. Ini perbuatan bener-bener karena presidennya sudah lengser dan akan muncul tokoh presiden baru, maka pasti akan banyak timbul potensi kerawanan," lanjut Ana yang menyelesaikan S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Untuk itu, imbuh Ana, perlu pengawasan yang benar-benar melekat oleh Bawaslu dan peningkatan kapasitas. Pengawas juga harus benar-benar menguasai hasil hitung.
"Dia harus benar pegang rekap karena ketika ada selisih suara bisa dibandingkan. Dulu di 2019, di Klaten ada permasalahan itu yang sampai ke pusat, geger waktu itu," kata Ana.
Menghadapi masa tenang 11-13 Februari, sebut Ana, ada beberapa potensi pelanggaran. Mulai dari iklan sampai kampanye di media sosial.
"Potensi pelanggaran ada beberapa. Ada penyalahgunaan alat peraga, politik uang, iklan, kampanye di Medsos sampai pemasangan alat peraga kampanye," imbuh Ana.
Dimintai konfirmasi terpisah, Kabag Ops Polres Klaten Kompol M Aslam menyatakan polisi sudah siap melakukan pengamanan masa tenang sampai penghitungan suara selesai. Ada 595 personel yang dikerahkan.
"Ada 595 personel, BKO Brimob ada di Solo. Kita sudah siap," katanya.
(apu/apu)
