.webp)
Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Semarang diterpa isu tak netral dalam Pemilu 2024 buntut unggahan Sekda Semarang Iswar Aminuddin. Menyikapi hal itu Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu pun mengajak jajarannya untuk mempertegas komitmen netralitas pada Pemilu 2024.
"Pertama menyikapi kemarin ada apa ya mungkin di medsos terkait tidak netralnya ASN di Kota Semarang, makanya segera kita lakukan untuk mengingatkan kembali. Karena sebenarnya kan komitmen ini sudah beberapa kali kan dengan Bawaslu juga kemudian kita juga pada saat yang lalu sudah pernah," ujar Hevearita usai deklarasi netralitas ASN di Balai Kota Semarang, Rabu (31/1/2024).
Dia menyebutkan memang pernah ada laporan dua bawahannya yang dianggap tak netral. Meski begitu keduanya melakukan perbuatannya sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan sudah mendapat sanksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan, belum ada pelanggaran. Memang tadi disampaikan oleh Pak Arif (Ketua Bawaslu) tadi ada dua itu sebelum kampanye, sebelum DCD ya, dan itu sudah ditindaklanjuti. Tadi disampaikan ada punishment yaitu tidak diberikan TPP dan ada satu yang THL kan sehingga non-ASN, sehingga bisa diberhentikan," tambahnya.
Menurutnya netralitas ASN dalam Pemilu 2024 adalah harga mati. Dia meminta warga melapor bila menemukan ada ASN yang tidak netral agar bisa diproses.
"Ini mengingatkan kembali bahwa netralitas ASN harus menjadi harga mati," tuturnya.
 Deklarasi netralitas ASN Pemkot Semarang di Balai Kota Semarang, Rabu (31/1/2024). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng |
Sebelumnya, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin mengunggah video yang menyatakan dirinya banyak mendapat laporan terkait adanya ASN yang tidak netral. Dia menjelaskan bahwa video itu merupakan warning.
Video itu dia unggah dalam akun pribadinya, @iswaraminuddin. Dalam video itu dia menyebut mendapat data ketidaknetralan lurah dan camat yang ada di Semarang.
"Saya kemarin mendapatkan informasi, saya sudah mendapatkan data tentang ketidaknetralan aparatur kita di lingkungan pemerintah mulai dari camat sampai lurah data ini, saya sudah mendapatkan data dari 16 kecamatan, 177 kelurahan semua berpihak kepada salah satu calon. Sangat sedih saya mendapatkan data ini," katanya dalam video itu dikutip detikJateng, pada Rabu (31/1).
Dia meminta kepada para camat dan lurah yang dinilai memihak agar netral. Dia tak ingin para ASN itu terlibat dengan pidana pemilu.
"Saya ingin menyampaikan kepada perwakilan kelurahan, perwakilan kecamatan, sampaikan ke lurahmu, sampaikan ke camatmu, ketok. Wis berhentikan semua upaya-upaya yang panjenengan lakukan. Sampaikan, sehingga hari ini sudah kita setopkan jangan sampai dilakukan upaya-upaya hukum yang lebih berat," tambahnya.
(cln/apl)
