.webp)
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh kampanye dan memihak menjadi polemik dan perdebatan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun memberikan penjelasan terkait dengan ucapan Presiden Jokowi.
Dilansir detikNews, Jumat (26/1/2024) Moeldoko mengatakan Jokowi bicara bukan dalam konteks menyiapkan diri untuk kampanye, melainkan menjawab situasi yang berkembang.
"Konteks yang disampaikan presiden itu bukan semerta-merta presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye. Tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang. Ini dipahami seperti itu konteksnya," kata Moeldoko melalui rekaman suara yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (26/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko menambahkan Jokowi sekaligus memberikan pemahaman kepada publik. Moeldoko juga menekankan semua yang disampaikan Jokowi sudah ada aturannya.
"Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang, jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macem-macem," ujarnya.
"Sebagai figur yang memiliki jabatan politik tentu hal-hal politiknya juga melekat nah itu diatur dalam UU Pemilu, sangat jelas disebutkan di sana, presiden dan wapres, para menteri dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak untuk melakukan kampanye. Nah itu. Secara undang-undang seperti itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1) dilansir detikNews.
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
(apl/rih)
