.webp)
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md menyatakan masih menunggu momentum untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ada alasan mengapa Mahfud menunda untuk mundur.
"Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau. Apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di rumah makan Borjuis, Jalan Kapten Piere Tendean, Semarang, Selasa (23/1/2024).
Mahfud memastikan dirinya akan mundur di waktu yang tepat. Hal itu disebut telah dibahas dengan pasangannya, capres Ganjar Pranowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Ganjar," jelasnya.
Mahfud juga mengemukakan alasan mengapa dirinya tidak mundur sejak awal. Alasan tersebut di antaranya karena hal itu tidak melanggar aturan.
"Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang, dulu yang tidak dilarang itu menteri terus ya pejabat-pejabat pusat lah. Tetapi menjelang Pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang menyangkut menteri dan pejabat pusat," ujar dia.
Selain itu, Mahfud menyatakan ingin memberi contoh kepada pasangan capres-cawapres lain. Dia tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye sebagai cawapres.
"Kedua, saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.
Mahfud mengaku melarang jajarannya menghubungi pejabat daerah bila dia datang berkunjung ke suatu daerah. Selama berkunjung ke daerah untuk kampanye, menurutnya cukup dengan meminta pengawalan dari polisi.
"Di daerah-daerah ini banyak teman baik saya banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi plt gubernur, ada yang menjadi pejabat wali kota. Semuanya saya minta kalau saya datang ke daerah jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," ujar Mahfud.
"Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macam-macam. Maka dari itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja kalau saya ke daerahnya nggak usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karier Anda itu yang saya katakan," lanjutnya.
Baca juga: Jawab Gibran soal Etika Saat Debat Cawapres |
Namun, percontohan itu menurut Mahfud sudah cukup. Sebab saat ini dia melihat ada pasangan lain yang memanfaatkan jabatan.
"Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain tampak menggunakan jabatan, dianter dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya sudah cukup," pungkasnya.
(rih/dil)
