.webp)
Cawapres nomor urut tiga, Mahfud Md menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' yang diselenggarakan di rumah makan Borjuis, Jalan Kapten Piere Tendean, Semarang.
"Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud, Selasa (23/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Mahfud itu menjawab pertanyaan peserta acara terkait saran dari cawapres Ganjar Pranowo agar cawapresnya mundur dari posisi Menko Polhukam.
Mahfud mengatakan, apa yang disampaikan Ganjar itu merupakan hasil dari diskusi dengan dirinya.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," ujar Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak mundur sejak awal.
"Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau, apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan," ucap Mahfud.
Saran Ganjar Agar Mahfud Mundur dari Menko Polhukam
Dilansir detikNews, Selasa (23/1), capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam.
Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), dikutip dari detikNews.
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu nggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.
(dil/rih)
