Bawaslu Semarang Copot 815 Peraga Kampanye Nemplok di Pohon-Jalan Utama

Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI Jakarta menertibkan atribut partai politik. Alat peraga kampanye itu ditertibkan karena tidak memiliki izin (ilegal). (IG @satpolpp.dki) — Ilustrasi. Foto Satpol PP DKI Jakarta menertibkan atribut partai politik: dok. akun IG @satpolpp.dki

Semarang -

Sebanyak 815 alat peraga kampanye (APK) dicopot tim gabungan Bawaslu Kota Semarang. APK tersebut dicopot karena dinilai melanggar aturan.

"Kami menyisir sudut Kota Semarang yang terbagi menjadi 4 tim penertiban, khususnya bagi APK yang melanggar ketentuan," kata anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Sabtu (16/12/2023).

Dwijaya menyebut penertiban itu dilakukan sejak Rabu (13/12). Penertiban didasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018, dan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023.

"Yang melanggar aturan seperti pemasangan banner atau spanduk yang dipaku di pohon dan melintang di beberapa jalan protokol," lanjutnya.

APK hasil penertiban itu disimpan di markas Satpol PP Kota Semarang. Nantinya, pemilik APK tersebut bisa mengambil secara kelembagaan dengan pendampingan Bawaslu.

"Penertiban ini akan menjadi pengingat kepada seluruh peserta pemilu agar melakukan kampanye secara tertib dan menaati ketentuan yang berlaku. Ke depan agenda penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan," ujar Dwijaya dalam keterangan tersebut.