.webp)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 kepada instansi vertikal kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah. Penyerahan tersebut dilakukan bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Dana sebesar kurang lebih Rp 111 triliun yang bersumber dari APBN 2024 itu diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Nana menyebutkan jumlah alokasi APBN 2024 untuk Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 7 triliun dari anggaran tahun 2023.
Menurut Nana, peningkatan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, cerdas, dan kerja ikhlas dari instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peningkatan itu harapnya bisa meningkatkan kinerja semua satker, terkhusus Pemprov Jateng, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," ucap Nana dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).
Fokus dari pengelolaan anggaran tahun 2024 ini digunakan untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
"Kita tetap prioritaskan program nasional juga termasuk program daerah seperti masalah stunting, masalah kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi," lanjut Nana.
Kemudian, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, peningkatan profesionalitas SDM di Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah Muhdi menyebutkan APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak tahun 202o sampai 2023.
Penyerahan DIPA dan buku daftar TKD juga menandai APBN sudah dilaksanakan di akhir tahun 2023 dengan persiapan tertentu seperti tender pekerjaan fisik dan evaluasi.
"Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong agar satker kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin," ungkap Muhdi.
Lalu, pelaksanaan alokasi anggaran tersebut sudah ditentukan terkait penggunaannya. Diharapkan ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Dengan seperti itu, tidak akan terjadi tumpang tindih.
Dari alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting.
"Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini," tutup Muhdi
(akn/ega)
