.webp)
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, membeberkan motif dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) di KPU. Budi menilai, kebocoran DPT KPU itu tidak memiliki motif politik, tetapi pelaku yang membobol bermotif ekonomi.
Saat ini, pihak terkait tengah melakukan penelusuran dugaan kebocoran data tersebut.
"Kebocoran itu (DPT) motifnya ekonomi, bukan politik, mau jualan data," kata Budi saat konferensi pers di Hotel Solia Zigna Solo, Sabtu (2/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial (medsos) X (dulu Twitter), yang membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
Menkominfo juga memerintahkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (Ditjen Aptika) untuk menelusuri dugaan kebocoran hingga tuntas. Namun sistem KPU juga harus dibenahi, untuk mengantisipasi hal serupa.
"(Antisipasinya) ya harus diperkuat dong sistemnya KPU," ujarnya.
(apl/aku)
