.webp)
Netralitas ASN di Boyolali jadi sorotan usai viral video wanita berseragam ASN yang mengaku diminta mendukung Ganjar Pranowo. Buntutnya, kini Bupati Boyolali Said Hidayat menghentikan tradisi salam metal di jajarannya.
Penggunaan salam metal di lingkungan Pemkab Boyolali bahkan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Slogan dan Semangat Membangun Boyolali Metal. Dalam aturan itu disebutkan bahwa metal merupakan singkatan dari Melangkah Bersama Menata Bersama Penuh Totalitas.
Adapun simbol salam metal tersebut adalah mengacungkan ibu jari, telunjuk, dan kelingking.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi dalam kode tangannya untuk sementara waktu tidak untuk disampaikan dulu. Ini bagian upaya kita menghargai, menghormati, dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024," kata Said Hidayat, Rabu (22/11/2023).
Namun belakangan terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) dari sejumlah menteri dan Bawaslu yang melarang ASN untuk bergaya dengan beberapa pose, yang salah satunya menyerupai salam metal.
"Nah kebetulan kan ada kesamaan tentang Boyolali Metal. Karena ada kesamaan itu, ini menyangkut etika yang harus kita pahamkan kepada ASN. Walaupun sudah kita konsultasikan, sebenarnya itu nggak masalah, tetapi kita punya komitmen untuk sementara waktu tidak kita gunakan dulu," tegasnya.
Selain itu, Said Hidayat juga menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta Sekda Boyolali untuk membentuk satuan tugas untuk mengawasi netralitas ASN.
"Saya sudah meminta kemarin melalui Bu Sekretaris Daerah untuk segera dibentuk Satgas khusus untuk pengawasan netralitas ASN di Kabupaten Boyolali," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan Satgas pengawasan netralitas ASN itu merupakan lingkup internal ASN Pe,kab Boyolali.
"Itu satgas internal saja. Maksudnya ruang lingkup internal bahwa kita punya ASN, itu kita awasi bersama-sama, tujuannya untuk menjamin agar netral," ujar Wiwis Trisiwi Handayani.
Anggota Satgas pengawasan netralitas ASN ini anggotanya dari internal Pemkab Boyolali. Yaitu Sekda sebagai Ketua. Kemudian dari BKP2D, Inspektorat, Diskominfo, serta Dinas yang memiliki ASN besar, antara lain Disdikbud dan Dinas Kesehatan.
Untuk ruang lingkup pengawasan semuanya, termasuk aktivitas ASN di media sosial.
"Biar pengawasannya komprehensif. Namanya Satgas Internal Netralitas ASN Kabupaten Boyolali," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan viralnya video wanita berseragam ASN yang mengaku diminta mendukung Ganjar Pranowo. Pemkab Boyolali dan PDIP ramai-ramai membantah pengakuan itu.
(ahr/dil)
