.webp)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menanggapi saat ditanya terkait viral perempuan berseragam ASN Kabupaten Boyolali yang mengaku diperintah mendukung salah satu Capres. Ia menegaskan ada tim yang akan melakukan pengecekan.
"Itu mungkin nanti mengarah Bawaslu, bukan tugas kita. Tapi kita ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan apakah hal itu betul atau tidak, tapi nanti itu urusannya dengan Bawaslu kalau masalah kampanye," kata Nana kepada wartawan di gedung Gradhika Bakti Praja, Rabu (15/11/2023)
Ia menegaskan saat ini terus berkoordinasi dengan kepolisian, KPU, dan Bawaslu untuk melakukan monitoring jika ada pelanggaran pemilu termasuk jika dilakukan oleh ASN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini kita melakukan kerja sama dengan TNI, Polri, kemudian Bawaslu dan KPU. Nah, dalam hal monitoring ada Kominfo yang akan terus memonitor perkembangan-perkembangan, terkait masalah siber, kita patroli itu," tegasnya.
Ia menegaskan ASN harus menjaga netralitasnya. ASN punya berbagai larangan untuk menjaga netralitas di tahun politik, termasuk simbol jari saat berfoto hingga postingan di media sosial yang mendukung calon tertentu.
"Tidak boleh berpose simbol-simbol apalagi menggunakan jari, kita hanya boleh mengepal kalau misalnya hanya memberi salam, gini (lima jari) juga bisa karena pasangan cuma tiga. Jadi simbol menggunakan jari ataupun hal lain memang sangat sensitif," ujarnya.
Untuk diketahui, sebuah video perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali beredar di media sosial. Perempuan itu diambil gambarnya dari belakang dan ia bicara sambil mengaduk mangkok berisi bakso di depannya.
Dalam video berdurasi 1 menit 41 detik tersebut, perempuan itu mengatakan ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh bupati.
Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat sudah membantah soal video yang beredar tersebut.
"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada para wartawan ditemui di sela acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11).
(apu/ams)
