.webp)
Massa mahasiswa menggelar demonstrasi dalam rangka mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi yang telah berjalan 9 tahun. Aksi demo sempat memanas karena massa memaksa masuk ke halaman Gedung DPRD Jateng dan membakar ban.
Pantauan detikJateng di depan Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (25/10/2023) pukul 16.00 WIB, terlihat massa bersitegang dengan petugas pengamanan gedung tersebut. Mereka meminta diizinkan untuk melakukan unjuk rasa di halaman Gedung DPRD dan meminta ditemui anggota legislatif Jawa Tengah.
Massa juga membakar ban dalam aksi tersebut. Api sempat berkobar dan asap hitam mengepul ke arah Gedung DPRD Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka terlihat mengenakan jaket almamater kampusnya masing-masing seperti Undip, Unnes, UIN Walisongo, dan Unwahas. Beberapa massa juga mengenakan pakaian bebas.
 Massa mahasiswa demo evaluasi 9 tahun Presiden Jokowi di depan Gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (25/10/2023). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng |
Lalin Dialihkan
Akibat demo tersebut, Jalan Pahlawan di depan Gedung DPRD Jateng ditutup untuk arah menuju Simpang Lima. Meski begitu tak terlihat adanya kemacetan arus lalu lintas.
Koordinator massa aksi dari FH Undip, Aufa Adha Ariq menyebut pihaknya datang untuk memperingati tahun kesembilan Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia.
"Hari ini teman-teman aliansi sipil masyarakat datang melakukan aksi untuk mengevaluasi 9 tahun Joko Widodo yang mana kita membagi atas klaster hukum, ekonomi, ekologi pendidikan, dan juga hak asasi manusia," katanya saat di lokasi.
Mereka menyangkan tak diizinkan masuk untuk berdiskusi dengan anggota DPRD Jateng. Harapannya, tuntutan yang mereka bawa bisa disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD.
"Kita sampaikan ke DPRD agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
 Massa mahasiswa demo evaluasi 9 tahun Presiden Jokowi di depan Gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (25/10/2023). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng |
5 Tuntutan Mahasiswa
Ada lima tuntutan yang dibawa yakni meminta pemerintah melakukan reformasi aparat penegak hukum dan mencabut UU bermasalah, menuntut komponen hidup layak upah dan portal satu data untuk bantuan yang efisien dan efektif, pemerintah bersih kolusi dan nepotisme, dan meminta pemerintah melindungi akademisi lingkungan, pendidikan dan hentikan politik praktis dalam pendidikan.
Mereka juga menyinggung terkait putusan MK. Aufa Adha menyebut salah satu yang membuat mahasiswa marah dan datang unjuk rasa adalah putusan MK yang membolehkan orang di bawah usia 40 tahun menjadi capres/cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah.
"Tentunya kita pahami putusan itu lekat dengan politik praktis yang mana kedekatan antara Anwar Usman dan Presiden Jokowi kemudian menjadikan kita bergerak karena kekecewaan kita terhadap putusan itu menjadi amarah besar yang menjadi evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi," tambahnya.
(apl/apl)
