Golkar Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Pakar UNS Singgung Etika Politik

Partai Golkar mengusulkan dan mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk mendampingi bacapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal itu diumumkan dalam Rapimnas Golkar hari ini. Gibran pun tampak hadir langsung di acara tersebut.

Dilansir detikNews, Gibran bertemu langsung dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan senior Golkar lainnya.

Gibran juga diketahui bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Pertemuan keduanya diposting pada akun Instagram Zulkifli Hasan, @zul.hasan.

Pakar dari Universitas Sebelas Maret (UNS Solo), Agus Riwanto mengatakan, pertemuan Gibran dengan Ketum Golkar dan PAN wajar dalam dunia politik.

"Jika bersilahturahmi, selagi itu bukan dalam konteks pencalonan sebagai calon wakil presiden sebagai mana isu publik, saya rasa tidak masalah. Karena itu komunikasi politik antarpolitisi itu wajar saja," kata Agus saat dihubungi detikJateng, Sabtu (21/10/2023).

Namun, Agus menilai, ada etika politik yang dilanggar apabila dalam pertemuan itu membahas dukungan atau deklarasi Golkar dan PAN untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Zulkifli Hasan bersama Gibran Rakabuming. (IG Zulhas) Foto: Zulkifli Hasan bersama Gibran Rakabuming. (IG Zulhas)

Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan kader aktif PDIP. Sementara Golkar dan PAN merupakan partai koalisi Gerindra. Sementara PDIP sudah mendeklarasikan paslon capres-cawapresnya dalam Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Sehingga keputusan Partai Golkar mendukung Wali Kota Solo itu berpasangan dengan Prabowo, adalah hal yang tidak tepat.

"Jika benar pernyataan Zulhas, dan Rapimnas Golkar hari ini mendukung Gibran, tentunya secara etik dua partai itu tidak tepat, tidak punya fatsun politik ya. Kan sudah tahu, Gibran itu kader parpol berbeda, dia kader PDIP dan masih menjabat sebagai Wali Kota. Bukan secara de facto, tapi secara de jure, dia itu kader PDIP yang proses pencalonannya mewakili PDIP. Tapi ada partai besar yang mengambil kader bukan dari partainya, partai-partai itu tidak punya etika juga dalam mengelola organisasi parpol," ucapnya.

Agus menuturkan, parpol harus bisa mengorbitkan kadernya untuk menjadi pemimpin. Bukan mengambil kader parpol lain, terlebih dari gerbong koalisi yang berbeda.

Sementara jika Gibran menerima ajakan untuk menjadi pasangannya Prabowo, maka etika politik putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga dipertanyakan.

"Sebagai kader yang merupakan Wali Kota, yang dicalonkan dari PDIP. Saya rasa etis ya, di tengah jalan belum selesai jadi kepala daerah, kemudian dia akan menyeberang ke partai lain. Itu menurut saya juga tidak mengajarkan etika politik yang baik," ujarnya.

Hal itu akan berimbas pada pendidikan politik bagi masyarakat. Agus menilai, hal tersebut bisa membuat masyarakat melihat politik secara pragmatis demi mendapatkan kemenangan.

Selengkapnya di halaman selanjutnya