.webp)
"Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai. Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," kata Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).
Hal ini disampaikannya di sela Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah di Kota Semarang, hari ini.
Lebih lanjut, Nana menjelaskan fenomena El Nino dan kekeringan berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian. Krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara juga mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan. Bahkan, kondisi ini juga berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.
Menyikapi hal ini, Pemprov Jateng mengeluarkan kebijakan strategis. Salah satunya dengan menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ekstrem dan rawan pangan. Selain itu, Nana menyebut pihaknya juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota per 6 Oktober 2023.
Adapun selanjutnya, Pemprov Jateng akan memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani/peternak/kelompok tani/gapoktan/para pelaku usaha pangan lainnya. Hingga 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi yang telah digelontorkan sebesar Rp 287,709 juta atau setara 204 ton.
Nana menambahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan dan melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.
"Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras," papar Nana.
Di samping itu, Nana menyebut pihaknya juga memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras. Sebab, berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20%. Sementara sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras. Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah. Ini yang akan kami lakukan ke depan," imbuhnya.
Selain langkah-langkah strategis, evaluasi TPID juga terus dilakukan berkala oleh Pemprov Jateng mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengendalian inflasi.
"Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro mengatakan pada September 2023 tercatat ada enam kabupaten/kota yang inflasinya tinggi. Capaian inflasi di enam daerah itu berada di atas inflasi nasional. "Ini sudah warning, sudah red color. Ini disebabkan oleh inflasi beras," sambung Nana.
Selain operasi pasar, Nana mengatakan akan membuat terobosan membuat Toko TPID. Pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semarang.
"Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo," pungkasnya.
(ncm/ega)
